Prihatin OPD Tak Maksimal, Inilah PK Fraksi DPRD Gresik Terhadap LPjP APBD 2020
Editor: Tim
Wartawan: Syuhud
Senin, 21 Juni 2021 13:26 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menggelar paripurna dengan agenda pandangan akhir (PA) dan pengambilan keputusan (PK) Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD 2020, di ruang paripurna, Senin (21/6/2021).
Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Ahmad Nurhamim, didampingi Ketua Much Abdul Qodir. Dalam paripurna itu, PA dan PK 7 fraksi (F-PKB, F-Golkar, F-Gerindra, F-PDIP, F-Nasdem, F-PD, dan F-AP dibacakan secara full mandat oleh Muhammad Zaifudin (Fraksi Gerindra).
BACA JUGA:
BKPSDM Gresik Gelar Uji Kompetensi ASN dan Luncurkan Program Gapura
Di Kantor Bupati, Sekda Gresik Sambut Kirab Bendera Pataka HUT Provinsi Jatim ke-79
Respons Pimpinan DPRD Gresik soal Belum Cairnya Bosda, BK, dan BHP
Empat Pimpinan DPRD Gresik Definitif Resmi Dilantik
Pada rapat yang juga dihadiri Wabup Aminatun Habibah (Bu Min) dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara virtual (daring), fraksi-fraksi menyorot postur belanja APBD 2020, sektor pendapatan, serapan, dan capaian pembangunan di tahun 2020.
Zaifudin menyebutkan bahwa anggaran belanja APBD Gresik 2020 sebesar Rp 3,316 triliun. Namun, hanya terealisasi sebesar Rp 3,095 triliun atau 93,34 persen. Rinciannya, belanja tidak langsung sebesar Rp 2,030 triliun atau terealisasi 95 persen dari target sebesar Rp 2,144 triliun.
Kemudian belanja langsung dari rencana sebesar Rp 1,172 trilun terealisasi sebesar Rp 1,064 trilun atau 90,86 persen.
PA dan PK diawali oleh Fraksi PKB yang menyoroti serapan APBD, di mana setiap tahunnya tak sesuai kegiatan. "OPD setiap tahun melaksanakan kegiatan dan serapan anggaran menjelang akhir tahun, sehingga tak tepat waktu. Untuk itu, Fraksi PKB minta pemerintah yang baru membuat perencanaan yang matang, sehingga pelaksanaan dan serapan anggaran tertib dan tepat waktu," ujar Zaifudin membacakan PA F-PKB.
PKB juga meminta kegiatan ke depan bisa terschedule dengan baik, terutama lelang proyek. "Termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang serapan anggarannya masih terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Ked epannya, harus lebih baik karena Gresik daerah berdekatan dan penyangga Surabaya," paparnya.
Selanjutnya Fraksi Nasdem, juga menyorot tidak maksimalnya OPD dalam menyerap anggaran. "Prihatin OPD tak maksimal dalam serapan anggaran. Terlebih, dalam kegiatan untuk kepentingan publik," katanya.
Nasdem juga menyoal tak terlaksananya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dengan baik. "Faktor pandemi Covid-19 mungkin salah satu penyebabnya," terangnya.
Kemudian Fraksi Gerindra dan menyoal masih tingginya Silpa dan adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 18 miliar untuk kelurahan.
Sementara Fraksi Golkar menyoroti sektor pendapatan yang tak tergarap dengan baik sehingga tak memenuhi target, "Misalnya parkir yang pendapatannya tak sesuai target," katanya.
Adapun Fraksi Amanat Pembangunan (FAP), Fraksi PDIP, dan Fraksi Demokrat menyorot masih tingginya angka Silpa, tak terpenuhinya target PAD, dan tak terserapnya anggaran Rp 18 miliar untuk kelurahan dari DAU.
Sementara Wabup Bu Min dalam sambutannya secara virtual menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, fraksi, dan komisi atas pembahasan LPjP APBD tahun 2020 hingga disahkan.
Selanjutnya, Raperda LPjP 2020 akan disampaikan ke Gubernur Jatim untuk evaluasi dan ditetapkan menjadi Perda. "Kami berharap evaluasi tepat waktu," pungkasnya. (hud)