Forkopimda Jatim Cek Pemberlakuan PPKM Darurat Melalui Jalur Udara, Ada Penurunan Volume Kendaraan
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Akina Nur Alana
Selasa, 06 Juli 2021 14:45 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, melakukan pengecekan pengendalian mobilitas masyarakat di saat penerapan PPKM Darurat di wilayah Jatim melalui pantauan udara, Selasa (6/7/2021) pagi.
Forkopimda Jatim pertama melakukan pangecekan PPKM Darurat melalui udara di seputar Kota Surabaya, berlanjut ke Kabupaten Gresik, Sidoarjo, hingga ke Malang.
BACA JUGA:
Do'a Bersama, Pj. Gubernur Adhy Ajak Seluruh Elemen Wujudkan Kondusivitas Pilkada dan Jatim
Lepas Atlet Menuju PON XXI Aceh-Sumut, Pj Gubernur Jatim Optimis Bawa Pulang Juara Umum
Kapolda Jatim Beberkan Misi Petugas saat Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Semeru 2024
Kapolda Jatim Silaturahmi ke Ponpes Al Falah Ploso Mojo Kediri
Kegiatan patroli udara yang dilakukan oleh Forkopimda Jatim ini dilakukan di titik-titik penyekatan jalan protokol, yang memiliki mobilitas tinggi. Tujuannya, untuk menganalisa kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan PPKM Darurat.
Irjen Nico Afinta menyebutkan, pengecekan pelaksanaan PPKM Darurat untuk melihat efektivitas penyekatan yang dilakukan antar kabupaten/kota dan provinsi.
"Dari pantauan udara terlihat pengurangan volume kendaraan dari yang biasanya. Kami akan lakukan analisa dan evaluasi terkait dengan masalah pengetatan," kata Nico, Selasa (6/7/2021).
"Langkah selanjutnya, kami akan melakukan pengecekan di perusahaan, apakah perusahaan bisa menjalankan aturan Instruksi Mendagri. Kami mengimbau agar bisa mengatur para karyawan, bisa mengurangi pekerja, dan bekerja dari rumah sesuai aturan. Saya minta hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi penyebaran Covid-19," lanjut dia.
Sementara hasil evaluasi selama 4 hari penerapan PPKM Darurat di Jawa Timur, yakni perlunya indikator untuk membedakan antara pekerja di sektor kritikal dan sektor esensial.
"Jalan keluarnya kami akan memberikan surat kepada asosiasi perusahaan agar bisa mengimbau kepada anggotanya terkait aturan PPKM Darurat, serta akan dipasang spanduk-spanduk pemberitahuan kriteria sektor kritikal dan esensial," kata Nico.
"Terkait dengan tempat ibadah, kami mendapatkan arahan dan imbauan dari ketua MUI, NU, dan Muhammadiyah sehingga untuk sementara pelaksanaan ibadah bisa dilakukan di rumah saja," pungkasnya. (ana/rev)