Kunjungi Lamongan, Mendes PDTT Diskusi Konsep Penanggulangan Kemiskinan
Editor: Tim
Wartawan: Nur Qomr Hadi
Sabtu, 25 September 2021 22:00 WIB
LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, melakukan kunjungan ke Kabupaten Lamongan, Sabtu (25/9). Kakak Muhaimin Iskandar itu mendiskusikan konsep penanggulangan kemiskinan ekstrem bersama Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, untuk kemudian dapat diterapkan di Kabupaten Lamongan.
Gus Halim - panggilan Abdul Halim Iskandar - mengungkapkan, bahwa konsep ini adalah solusi yang diharapkan mampu dilaksanakan untuk mencapai target Presiden Joko Widodo mewujudkan 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
BACA JUGA:
Bupati Sebut SOTH Mampu Turunkan Angka Stunting di Lamongan
Pemkab Lamongan Intens Kampanyekan ASI Eksklusif Wujudkan Zero Stunting
Lantik 400 PNS Jabatan Fungsional, Bupati Yuhronur Ajak Maksimalkan Pelayanan Publik
Bupati Lamongan Berangkatkan 12 Atlet PON XXI Aceh dan Sumatera Utara
Dengan menggunakan pendekatan mikro berbasis desa, data yang diperoleh langsung dari desa ini dianggap akan lebih detail. Selain itu, menurut dia, leader dalam pelaksanaan konsep ini terletak pada pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah kabupaten.
"Target presiden 0% kemiskinan ekstrem di tahun 2024 ini tidak akan terwujud, kalau cara kerjanya tidak mikro. Tidak berbasis data desa dengan bupati sebagai leader dalam penanganan ini, dan pemerintah pusat pemerintah provinsi mengikuti road map yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah," terangnya
Ada 2 macam kemiskinan ekstrem, yakni warga miskin ekstrem yang hampir seluruh kompleksitas multi dimensi kemiskinan yang dimiliki (lansia, tinggal sendiri, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis, rumah tidak layak, tidak memiliki fasilitas memadai), serta warga miskin ekstrem yang masih mungkin melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup.
"Untuk kategori miskin yang pertama penanganannya pemerintah wajib hadir sesuai dengan ketentuan undang-undang, tapi untuk yang nomor dua ini masih bisa diberdayakan. Kategori miskin ini bisa dipilih di masing-masing desa, akan lebih jelas penanganan dan pasti akan selesai. Sehingga yang ditargetkan presiden 0% pada tahun 2024 pasti terlaksana," ucapnya.