12 Jabatan Kepala OPD di Kota Blitar Kosong, Pemkot Segera Gelar Lelang
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Akina Nur Alana
Rabu, 06 Oktober 2021 14:56 WIB
KOTA BLITAR, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 12 jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Blitar masih kosong.
Kekosongan kepala OPD ini terjadi akibat ditinggalkan pejabat eselon II yang terkena mutasi dan rotasi besar-besaran yang dilakukan Wali Kota Blitar awal Oktober lalu. Total ada 248 pejabat eselon II hingga IV yang dimutasi.
BACA JUGA:
Pesan Wali Kota Blitar Jelang Laga Perdana Arema FC di Stadion Soepriadi
Jadi Markas Arema FC, Stadion Soepriadi Dinyatakan Layak Gelar Pertandingan Liga 1
Diizinkan Bermarkas di Stadion Supriyadi, Tim Arema FC Boyongan ke Kota Blitar
Stadion Soepriadi Resmi Jadi Kandang Arema FC, PSSI: Apapun yang Terjadi Tanggung Jawab Panitia
Dikonfirmasi terkait hal ini, Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono mengatakan, 11 jabatan kepala OPD yang kosong akan diisi melalui proses lelang terbuka. Sementara 1 jabatan kepala OPD akan segera diisi menunggu rekomendasi dari kementerian.
"Yang 11 akan diisi melalui lelang terbuka. Sementara yang satu saat ini masih proses administrasi. Karena memang harus ada rekomendasi dari kementerian," ujar Priyo, Rabu (6/10/2021).
Proses lelang jabatan sendiri saat ini masih dalam tahap pembentukan panitia seleksi.
"Pansel sebentar lagi kita bentuk. Sudah ada izin dari KASN. Nanti pansel dari akademisi, dari BKN, dari provinsi dan mantan pejabat di Pemkot Blitar," jelasnya.
Priyo menambahkan, lelang jabatan akan diselesaikan dalam satu bulan. Sehingga sebelum bulan Desember, para pejabat yang akan mengisi kekosongan kepala OPD sudah bisa dilantik.
"Targetnya lelang satu bulan. Sebelum Desember kalau bisa sudah harus pelantikan," tegasnya.
Adapun posisi jabatan kepala OPD yang kosong adalah Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). (ina/rev)