Pengaduan Masyarakat ke KPP Jatim, BPJS Paling Dikeluhkan
Editor: Revol
Wartawan: Robert
Selasa, 24 Maret 2015 22:57 WIB
Terkait tindaklanjut dari pengaduan yang masuk tersebut KPP telah melakukan sejumlah langkah, diantaranya penangangan pengaduan, monitoring pelaksanaan pelayanan publik, sosialisasi, edukasi dan literasi, penelitian dan kajian pelayanan publik serta sinergitas dan kerjasama pelayanan publik.
Ketua KPP Jatim, Deni Wicaksono, mengatakan, besarnya pengaduan masyarakat disebabkan karena pelayanan publik yang ada di daerah kurang maksimal.
"Khususnya pada sektor kesehatan dan pertanahan. Jumlah pengaduan setiap tahun terus meningkat. Kami sudah berkirim surat ke kota/kabupaten," ujarnya.
Saat ini KPP terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) terkait dan melakukan monitoring pada sedikitnya delapan kota/kabupaten di Jatim sekaligus mengawal regulasi baru pelayanan publik yang diterbitkan menteri pendayagunaan aparatur negara (Menpan) dan menteri dalam negeri (Mendagri). "Secara garis besar kinerj KPP selain memroses pengaduan juga menjalankan fungsi sebagai pengawas eksternal pelayanan publik," ujarnya saat berkunjung ke Malang, Selasa kemarin.