Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat membuka Musrenbang RKPD di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Rabu (16/3/22). foto: ist.
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Bupati Hanindhito Himawan Pramana menempatkan pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2023. Bahkan, akan dibentuk tim khusus guna menyelesaikan persoalan jalan yang dinilai tak layak di Kabupaten Kediri.
Menurut Dhito, ada dua faktor penyebab kerusakan jalan. Yaitu banyaknya truk bertonase tinggi dan buruknya kualitas pekerjaan pembangunan atau perbaikan jalan yang dilakukan rekanan mitra DPUPR.
BACA JUGA:
Karena itu, Dhito menilai penanganan jalan rusak adalah hal yang urgent dan tak bisa diselesaikan sendiri oleh dirinya. "Ini harus diselesaikan oleh dinas perhubungan, dinas PUPR, TNI atau Polri harus bersatu menyelesaikan persoalan ini," katanya saat membuka Musrenbang RKPD di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Rabu (16/3/22) kemarin.
Putra Menseskab Pramono Anung itu mengatakan, perbaikan infrastruktur jalan juga untuk Bandara Kediri yang akan beroperasi pada Juni 2023. "Tidak akan ada artinya Kabupaten Kediri memiliki bandara, namun kondisi jalan masih memprihatinkan," ujarnya.
Nantinya, lanjut Dhito, tim khusus yang menanganani permasalahan jalan akan diisi oleh OPD-OPD terkait, termasuk camat. Karena itu, ia meminta para camat proaktif melapor apabila ada jalan di wilayahnya yang kondisinya rusak. Pihaknya juga minta camat memonitor aktivitas tambang.
"Nggak mungkin Bapak Ibu camat nggak ngerti tambang ilegal di tempatnya, nggak mungkin Bapak Ibu camat nggak tahu tambang legal di tempatnya," tegasnya.
Dhito menyatakan dirinya sama sekali tidak melarang aktivitas penambangan. Namun, hal itu harus dilakukan sesuai regulasi yang berlaku, khususnya terkait perizinan. Sebab bila penambangan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku, pemerintah bisa meminta pertanggungjawaban perusahaan melalui program CSR apabila terjadi kerusakan jalan.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto yang juga hadir dalam kesempatan itu, meminta agar pemkab memaksimalkan peningkatan jalan strategis antar kecamatan, antar desa, serta desa dengan ibu kota kecamatan. Hal itu dilakukan untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.
Ia juga mengusulkan agar jalan penghubung Kediri-Blitar yang selama ini masih menjadi kewenangan pemkab dilimpahkan ke pemprov. Kebetulan musrenbang itu juga dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Mohon izin Mas Bup, beban kami di APBD sangat berat, mestinya jalan-jalan yang menghubungkan Kediri-Blitar dan sebagainya yang masih menjadi kewenangan kabupaten ini harus sudah dilimpahkan menjadi kewenangan provinsi. Karena ini menghubungkan antar kabupaten," bebernya.
Menanggapi pernyataan Dodi, Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) I Madiun Eddy Supriyanto menyatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait di pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk menindaklanjutinya.
Ia mengatakan, pihaknya siap membantu gubernur dalam mendukung konektivitas antar wilayah dan pengembangan lainnya. (kominfo)
