Rencana Kenaikan Harga BBM, Wabup Gresik Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Gresik menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Gresik, di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik, Jum'at (2/9/2022).

Rapat itu sebagai antisipasi terjadinya inflasi harga, khususnya kebutuhan pokok pasca pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Baca Juga: 4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini

Wabup Gresik Aminatun Habibah mengatakan, berbagai inovasi kebijakan turut berperan besar dalam pengendalian inflasi. Di antaranya, ketersedian barang dan jasa, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif dalam mengelola persepsi masyarakat terhadap harga pasar.

"Saat ini, kita menghadapi Inflasi di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Gresik. Harga pangan di Kabupaten Gresik masih cenderung stabil. Untuk itu, kita siasati bersama, termasuk salah satunya dengan melakukan operasi pasar," ucapnya.

Menurut Wabup Bu Min, adanya rencana kenaikan harga BBM juga akan berpengaruh pada harga bahan pokok maupun komoditas lainnya di pasaran.

Baca Juga: Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan

"Kaena itu, kami minta agar operasi pasar tepat sasaran dan antisipasi kepanikan masyarakat terhadap isu kenaikan harga BBM, serta melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar untuk memastikan ketersediaan barang dan kelancaran distribusi yang masuk ke Kabupaten Gresik," pintanya.

Ia berharap melalui rapat koordinasi tersebut, ketersediaan kebutuhan masyarakat, terutama sembako, serta terciptanya keterjangkauan harga pangan strategis di Kabupaten Gresik dapat terwujud.

Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir menjelaskan, inflasi dan deflasi merupakan 2 hal yang pasti terjadi di negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Karena itu, diperlukan kanal yang terprogram dengan baik.

Baca Juga: SK Turun, DPP PDIP Tunjuk Mujid Pimpinan DPRD Gresik

"Inflasi bisa disebabkan karena permintaan harga pasar yang tinggi. Di sisi lain juga bisa meningkatkan ekonomi pada pelaku usaha dari petani nelayan maupun UKM dan UMKM jika mitigasi dilakukan secara tepat dalam pengendaliannya," katanya.

Ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan OPD terkait diharapkan dapat membuat inovasi serta langkah-langkah yang strategis dalam pengendalian inflasi daerah ini.

Dandim 0817 Gresik Ahmad Saleh Rahanar menyampaikan bahwa terkait pengendalian inflasi, menurutnya dibutuhkan kerja sama antar daerah, antar OPD. "Operasi pasar juga sangat diperlukan dalam pengendalian inflasi daerah di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Gresik," pungkasnya.

Baca Juga: SK DPP PDIP untuk Pimpinan DPRD Gresik Definitif Belum Turun

Sedangkan Wakapolres Gresik Kompol Ari Galang Saputra menyampaikan, dari segi presisi keamanan yang sudah dipetakan di wilayah Kamtibmas Polres Gresik terkait isu kenaikan harga BBM berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok lainnya.

"Satgas pangan terus bergerak dalam pemantauan harga pokok di Kabupaten Gresik, serta pemantauan kepada kelompok-kelompok terorganisir yang disinyalir akan melakukan penolakan terkait adanya kenaikan harga, baik BBM maupun bahan pokok," terangnya.

Hadir juga dalam rakor, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, Kepala BPS Kabupaten Gresik Satriyo Wibowo, Kepala Cabang Divisi Bulog Regional Surabaya Utara Nara, Ketua Pengadilan Negeri Gresik Agus Walujo Tjahjono, Sekretaris Daerah Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, para asisten sekda, staf ahli bupati, kepala OPD, pimpinan BUMD, serta camat se-Kabupaten Gresik. (hud/ari)

Baca Juga: Tim Perumus Rancangan Tatib DPRD Gresik Rampungkan Pembahasan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News