GRESIK, BANGSAONLINE.com - Fraksi PKB DPRD Gresik meminta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dievaluasi menyusul banyaknya perubahan kebijakan dan perundang-undangan.
Hal tersebut disampaikan oleh Husnul Aqib selaku juru bicara Fraksi PKB DPRD Gresik, dalam paripurna pandangan akhir fraksi terhadap Ranperda P-APBD 2026, Senin (21/9/2026).
Ia menyoroti belum terpenuhinya target pendapatan daerah oleh sejumlah OPD penghasil akibat problem mikro. Salah satunya RSUD Gresik Sehati yang terkendala ketiadaan dokter spesialis radiologi.
“RSUD Gresik Sehati mentargetkan pendapatan Rp5,180 miliar, turun menjadi Rp1,502 miliar,” ujarnya.
Aqib juga mengungkapkan hasil kajian akademik dari Unair, Universitas Brawijaya, dan Universitas Merdeka yang menaksir potensi retribusi parkir tepi jalan umum mencapai Rp15 miliar per tahun.
Namun, target APBD 2025 hanya Rp6,4 miliar dan turun signifikan menjadi Rp3 miliar pada APBD 2026. Aqib menilai disparitas antara potensi dan target harus segera diselesaikan.
Fraksi PKB memberikan dua catatan penting. Pertama, intervensi anggaran daerah wajib diarahkan untuk menopang kinerja OPD penghasil pendapatan dengan dukungan SDM dan tata kelola efektif.
Kedua, digitalisasi layanan pendapatan daerah harus diperkuat karena kebocoran masih terjadi di sektor retribusi akibat absennya sistem digital.
Selain itu, Aqib menyoroti penambahan anggaran pada Dinas CKPKP sebesar Rp22,7 miliar dan Dinas PUTR Rp93,2 miliar. Ia juga menekankan perlunya afirmasi anggaran bagi sekolah swasta, madrasah diniyah, dan pondok pesantren.
“Bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta Rp5,2 miliar dihapus. Perda Fasilitasi Pesantren masih mandul karena belum melahirkan afirmasi anggaran,” pungkasnya. (hud/mar)
