Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Anggap Rencana Pembangunan Gedung Damkar di Kraton Mubazir

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Rencana Pemkab Pasuruan untuk membangun gedung damkar di wilayah Kraton mendapat sorotan dari dewan. Pasalnya, rencana itu dianggap minim perencanaan dan terkesan hanya akan menghambur-hamburkan uang rakyat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Rusdi Sutejo, mengungkapkan kebutuhan anggaran pembangunan gedung tersebut cukup besar, yakni mencapai Rp25 miliar.

"Persoalannya sekarang, apakah gedung damkar merupakan program prioritas daerah dalam pendukung percepatan penanganan bencana kebakaran? Sementara armada damkar yang dimiliki sangat minim sekali," cetusnya.

Karena itu, ia menilai pembangunan gedung damkar dan juga BPBD hanyalah sebuah pemborosan anggaran semata. Ia menyarankan Pemkab Pasuruan memikirkan pendirian pos-pos damkar yang bisa mempercepat kinerja petugas, seperti di wilayah padat penduduk atau kawasan industri.

“Sebaiknya pendirian pos-pos bencana atau pos damkar yang dibangun. Bukan malah mensentralisasi gedung di satu titik,” ujarnya.

Politikus Gerindra ini menekankan kecepatan dan efektivitas dalam penanganan bencana yang terjadi. Misalnya, ketika terjadi kebakaran di wilayah Pandaan atau wilayah Nguling, dengan adanya pos-pos damkar, bisa dilakukan percetapan penanganan bencana kebakaran.

“Karena berdekatan dengan lokasi kebakaran, kan bisa memangkas waktu dan jarak. Jika tersentralisasi di satu titik, tentunya akan memakan waktu lebih lama. Api sudah padam, mobil damkar datang,” sindirnya.

“Kami menyarankan pemkab untuk membangun pos-pos damkar atau pos BPBD dengan anggaran Rp1 miliar per titik, sehingga akan banyak pos yang bisa didirikan. Kan eman-eman. Kesannya, pemborosan anggaran dengan mengalokasikan Rp25 miliar tersebut di satu titik,” timpalnya.

Keterangan yang sama disampaikan oleh Ketua LSM Pusaka Lujeng Sudharto. Dirinya menilai rencana Pemkab Pasuruan untuk membangun gedung damkar di wilayah Kraton kurang tepat.

Idealnya, kata Lujeng, gedung damkar berada di wilayah padat penduduk atau industri. Seperti di Kecamatan Bangil, Pandaan, atau kecamatan yang banyak industrinya.

"Kami menilai pemkab hanya ingin memanfaatkan aset tanah agar bisa dibangun gedung-gedung besar dengan dalih untuk sentralisasi, tapi minim kajian yang matang. Seharusnya melakukan penambahan armada damkar dong," jelasnya. (bib/par/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News