Pemimpin perempuan akar rumput saat menggelar musda di Kantor Bupati Gresik. Foto: SYUHUD/BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ratusan pemimpin perempuan akar rumput (PPAR) menggelar musyawarah daerah (Musda) secara luring dan daring, dengan melibatkan perwakilan dari pemimpin perempuan di Kepulauan Bawean, Gresik, Selasa (23/11/2022).
Terdapat sejumlah isu strategis yang diusung dalam agenda tersebut, serta menyuarakan agar negara memenuhi hak ekonomi, sosial, dan pollitik. Budhis Utami, mewakili Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan Jakarta hadir dalam kegiatan ini.
Baca Juga: Polisi Gerebek Arena Judi Sabung Ayam di Panceng
Ia mengatakan bahwa program Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif merupakan program kerja sama Pemerintah Australia (DFAT) dan Indonesia. Menurut dia, program ini dikoordinasikan oleh Bappenas yang akan berkontribusi mewujudkan tujuan pembangunan.
"Dengan demikian, tidak ada satu pun yang tertinggal. Banyak kelompok terpinggirkan berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia," ucapnya.
Utami menyebut, gerakan perempuan ini merupakan gerakan sosial di Indonesia, termasuk gerakan perempuan memajukan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).
Baca Juga: Dampingi Jokowi Resmikan Smelter Freeport di Gresik, Pj Adhy Karyono Optimis Dongkrak Perekonomian
"Institut KAPAL Perempuan merupakan salah satu dari 8 mitra program INKLUSI yang sejak 21 Maret 2022 KAPAL Perempuan mengimplementasikan bersama 8 organisasi mitra lokal PEKA- PM-NTT, LPSDM-NTB, Bali Sruti-Bali, KPS2K-Jawa Timur, PBT-Padang, YKPM-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, LBH PA-Morotai, dan BAKUMDIK-Banten," paparnya.
Ia menegaskan, KAPAL Perempuan memilih 8 sub mitra untuk 9 provinsi ini didasarkan pada upaya mewujudkan kesetaraan GEDSI.
"Sub mitra dan wilayah program yang dipilih ini menggambarkan karakter wilayah dan komunitas yang terekslusi dari aspek geografis maupun sosial budaya. Wilayah intervensi program ini adalah kepulauan perbatasan, kepulauan terpencil, pesisir, pegunungan, semi urban, rawan bencana, wilayah adat dan Sebagian desa/kelurahan kantung kemiskinan ekstrim," ungkapnya.
Baca Juga: Kejari Gresik Periksa 8 Orang Buntut Dugaan Penyimpangan Beras CSR Desa Roomo
Sementara area kerja program INKLUSI KAPAL Perempuan, kata Dia, merupakan tantangan tersendiri bagi Pemimpin Perempuan Akar Rumput.
Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat dengan multipihak, mengingat bahwa program INKLUSI diharapkan tidak hanya sebagai program berdurasi, namun merupakan sebuah gerakan perempuan yang berkontribusi dalam mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan gender, disabilitas dan kelompok marginal yang ter-eksklusi.
Lebih jauh Utami menjelaskan, kelompok perempuan dan sumber sumber kehidupan (KPS2K) sebagai sub-mitra dari KAPAL Perempuan memilih 2 kabupaten di tahun pertama. Yaitu, Kabupaten Gresik, dan Lumajang.
Baca Juga: Beras dari Dana CSR Bau dan Tak Layak, Warga Desa Roomo Gresik Demo Kades
Pertimbangannya, Gresik sebagai wilayah program maju perempuan Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan (MAMPU) yang telah memiliki modal sosial, terutama di pemerintah daerah dan komunitas akar rumput.
"Sedangkan Kabupaten Lumajang dipilih, karena wilayah terdampak bencana alam, dan atas permintaan dari pemerintah daerah yang mempunyai kebutuhan untuk memperkuat kemitraan dengan pihak non pemerintah," kata Utami.
Dalam kolaborasi ini, Program INKLUSI memiliki 7 agenda prioritas. Untuk agenda ke-7 adalah, partisipasi kelompok terpinggirkan sebagai warga negara, termasuk dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
Baca Juga: Sidang Kasus Korupsi Hibah UMKM Gresik: Jaksa Tuntut Farda 1,5 Tahun dan Ryan 1 Tahun Penjara
Untuk itu, lanjut Utami, Institut KAPAL Perempuan bersama sub mitra KPS2K Jawa Timur mengadakan kegiatan Musda Perempuan Akar Rumput di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Kegiatan ini merupakan salah satu strategi untuk mendorong adanya partisipasi perempuan dan kelompok rentan untuk dapat menyampaikan usulan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang pada rencana pembangunan jangka panjang nasiona (RPJPN) 2025-2029 dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029.
"Ruang yang belum secara maksimal terbuka bagi kelompok-kelompok rentan untuk mendorong pemecahan permasalahan berdasarkan situasi GEDSI dan interseksionalitas, menjadi salah satu latar belakang mengapa Musda Perempuan Akar Rumput di Kabupaten Gresik, penting untuk diselenggarakan," katanya.
Baca Juga: Karnaval 4 Dusun di Desa Kandangan Gresik Geliatkan Ekonomi UMKM
"Hasil dari musda ini akan disampaikan pada saat musyawarah nasional (munas) yang akan diselenggarakan di Jakarta," terangnya.
Dia menambahkan, pentingnya mendorong kelompok perempuan akar rumput terutama yang disabilitas, lansia, kelompok minoritas, perempuan kepala keluarga, perempuan penyintas kekerasan seksual/perkawinan anak untuk menyampaikan usulan program pada pemerintah melalui proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang.
"Sehingga, diharapkan akan mampu keluar dari permasalahan krusial perempuan di Gresik dan wilayah-wilayah lainnya," tutupnya.
Baca Juga: Kasus Korupsi Diskoperindag Gresik: Siska dan Joko Belum Ditahan, Ryan Kembalikan Rp860 Juta
Sementara itu, Direktur KPS2K Jawa Timur, Iva Hasanah menyebutkan, tujuan umum dari musda adalah, untuk merumuskan usulan dari hasil pembahasan permasalahan melalui musyawarah di bidang-bidang.
Yaitu, partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, penghapusan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan jaminan sosial.
Kemudian, perkawinan anak, kelompok perempuan muda, dan kelompok perempuan kepulauan.
Baca Juga: Tingkatkan Layanan Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham Jatim Buka Immigration Lounge di Gresik
"Juga yang paling penting adalah, pemimpin perempuan dari akar rumput mampu mendorong penghapusan tindak kekerasan seksual," ucapnya.
Sekretaris Dinas KBP3A Pemkab Gresik, Soeraty Mardiningsih mengucapkan terima kasih pada Institut KAPAL Perempuan dan KPS2K yang telah mau melanjutkan kerjasama dalam program INKLUSI.
Sebelumya, kata Dia, Pemkab Gresik telah bersama-sama menjalankan progam MAMPU sejak tahun 2013- 2020.
"Program ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas pembuat kebijakan dan pemberi layanan terkait dengan perspektif GEDSI dalam pembangunan dan mendorong lahirnya kepemimpinan perempuan akar rumput makin masif ditingkat desa," katanya.
Peserta pemimpin perempuan akar rumput berjumlah 120 orang. Mereka merupakan perwakilan dari 26 desa dari Sekolah Perempuan dan Kelompok Bunda PusPa di Gresik, dan 30 peserta merupakan perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD), dan organisasi non pemerintah seperti ormas perempuan dan NGO. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
