Muchlis, Ketua LSM Jimat.
"Kecewanya lagi kan dari teman-teman KPPS itu banyak desa yang gak dilewati (parade sosialisasi), padahal mereka sudah mempersiapkan kaos," terang Muchlis.
Sementara Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Zainul Faizin, menyatakan pihaknya siap mempertanggungjawabkan soal polemik kaos itu.
"Tidak ada masalah, dan itu bisa dipertanggungjawabkan," katanya saat dikonfirmasi di kantor KPU Kabupaten Pasuruan.
Menurutnya, pembelian kaos itu memang perintah dari KPU, tapi KPPS dibebaskan untuk membuat sendiri-sendiri.
"Kalau ada yang bilang itu tidak ada anggarannya, suruh ke sini orangnya," tegas Faizin seraya menambahkan bahwa pembelian kaos itu bisa memakai anggaran operasional KPPS. (afa/par/git)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
