APBD Gresik 2024 Diproyeksikan Surplus Rp31 M, Begini Respons Fraksi NasDem

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gresik tahun 2024 diproyeksikan terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) atau surplus (berlebih) Rp31 miliar.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD Gresik, Mohammad Nasir, kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (20/10/2023).

Dikatakan Nasir, untuk pendapatan daerah RAPBD Gresik tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp3.636.534.627.869,00. Rinciannya, pendapatan asli daerah (PAD) Rp1.447.580.914 .605,00.

"PAD itu bersumber dari pajak daerah sebesar Rp975,200 miliar, retribusi daerah sebesar Rp197.345 .900.000,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp12,660 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp262.375.014. 605,00," jelas Nasir.

Selanjutnya, pendapatan transfer sebesar Rp2.188.953.713.264,00. Rinciannya, pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1.871.764.099.640,00, pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp317.189.613.624,00, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah nihil.

Adapun proyeksi belanja daerah di RAPBD 2024 ditetapkan sebesar Rp3.605.113.188.630,00.

"Belanja itu terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2.473.522.848.184,00, belanja modal Rp337.877.411.523,00, dan belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar," terang Nasir.

"Sementara belanja transfer sebesar Rp783.712.928.923,00, sehingga terjadi surplus Rp 31.421.439.239,00, atau 0,87 persen dari pendapatan daerah," sambungnya.

Fraksi NasDem, kata Nasir, menilai perencanaan dan penyusunan APBD 2024 kurang serius dan maksimal. Sebab, terlihat sangat asal-asalan.

"Pada pendapatan daerah masih terlihat banyak potensi yang dapat dimaksimalkan, sehingga perlu dilakukan penggalian kembali, dikarenakan angkanya masih dalam kesanggupan untuk mengeksplor (menggali) pendapatan," jelasnya.

"Sedangkan, pada belanja terlihat pada rutinitas kebutuhan belanja operasi, sehingga perlu dilakukan penandasan lebih detail pada program yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat/publik seperti yang tercantum dalam program Nawa Karsa Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani," terangnya.

Namun demikian, kata Nasir, Fraksi Nasdem mengapresiasi RAPBD tahun 2024 yang mengalami surplus dan meminta proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 dieksplor lebih maksimal lagi.

"Kami juga meminta agar pendapatan daerah dilakukan kajian kembali guna untuk merasionalisasi secara langsung kondisi riil di lapangan sesuai item-item yang ada dalam sumber pendapatan, seperti retribusi, pajak, parkir tepi jalan, dan sektor pendapatan lain," pintanya.

Fraksi NasDem juga meminta bupati untuk mengevaluasi kembali RAPBD 2024. Sebab, dalam anggaran untuk masing-masing urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah belum menggambarkan 9 prioritas program Nawakarsa bupati.

Baik urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, maupun unsur penunjang urusan pemerintahan. Sehingga perlu pendetailan dalam program dan kegiatannya.

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian PU Fraksi terhadap nota keuangan RAPBD 2024. Foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE

"Kami juga meminta kepada bupati untuk melampirkan rincian program dan kegiatan di masing-masing OPD secara detail," katanya.

Terkait pemilu 2024, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif (DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten) serta pemilihan kepala daerah (bupati dan gubernur), Fraksi NasDem mempertanyakan kesiapan anggaran.

"Apa di RAPBD 2024 sudah dialokasikan anggaran untuk kebutuhan pemilu dan pilkada?" pungkas Nasir. (hud/adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News