TPID Kabupaten Mojokerto Antisipasi Inflasi Saat Ramadhan

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Bupati Ikfina Fahmawati membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mojokerto, Senin, 18 Maret 2024.

Bertempat di Smart Room Satya Bina Karya (SBK) rapat ini merupakan bagian dari upaya mengendalikan harga dan stok pangan menjelang Idul Fitri 2024.

"Kami Pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah aktif dalam pengendalian inflasi dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, serta melaksanakan operasi pasar untuk menjaga pasokan bahan, dan melakukan berbagai langkah lainnya," papar Ikfina.

Menurutnya, langkah pengendalian inflasi juga dilakukan melalui gerai Warung Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk dalam Negeri (Wulandari) yang ada di 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto.

"Saya berharap setiap pasar memiliki Wulandari, karena ini juga merupakan salah satu upaya Pemkab Mojokerto untuk mengendalikan inflasi di wilayah Mojokerto," ucapnya.

Selain itu, Bupati Ikfina juga menekankan pentingnya memperhatikan komponen pendukung inflasi dalam upaya pengendalian.

"Jika kita ingin mengendalikan inflasi, maka kita harus fokus pada komponen-komponen yang mempengaruhi inflasi. Terutama saat ini, di mana kita harus bekerja keras untuk mengendalikan inflasi yang sebelumnya berada di kisaran 2-4 persen, kini menjadi 1,5 - 3,5 persen," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, mengungkapkan bahwa Pemkab Mojokerto telah melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan inflasi di wilayahnya.

Langkah-langkah tersebut meliputi inspeksi mendadak ke pasar dan distributor, operasi pasar, koordinasi dengan daerah penghasil komoditi, serta pelaksanaan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah.

"Selanjutnya melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, menjaga pasokan bahan, memberikan bantuan transportasi dari APBD, dan upaya lain yakni Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/13/HK/416-012/2024 tentang jenis dan besaran subsidi harga barang kebutuhan pokok tahun 2024," bebernya.

Teguh juga menjelaskan ada beberapa rekomendasi langkah ke depan yang dapat dilakukan dalam mengendalikan inflasi di Bumi Majapahit. Yakni dari menggunakan anggaran desa untuk ketahanan pangan hingga mengendalikan distribusi pasokan bahan pangan. (yep/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News