M. Aminuddin. Foto: ist
Oleh: M. Aminuddin
Memasuki Pertengahan tahun 2024 publik tanah air terutama para pemangku Pendidikan tersentak oleh statement Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim dalam Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024 di Kantor Kemendikbud Ristek, Pamit undur diri dan Titipkan Merdeka Belajar. Muncul spekulasi di tengah masyarakat, akankah Mas Nadiem Anwar Makarim akan mengundurkan jabatan sebagai Mendikbud Ristek sebelum jabatan selesai Oktober 2024 atau tetap menjabat Mendikbud Ristek hingga Kabinet
BACA JUGA:
Jokowi berakhir 3 bulanan ke depan tapi sudah pesimis akan tetap menjabat Mendikbud Ristek. Jika benar kemudian masyarakat terutama para pemangku pendidikan diliputi pertanyaan akankah program merdeka belajar akankah ikut berakhir diganti kurikulum baru sama sekali atau kembali ke kembali ke kurikulum lama sebelum merdeka belajar?
Sebagai suatu produk kebijakan politik memang sangat mungkin kurikulum Merdeka Belajar terkubur jika Nadiem Anwar Makarim sudah lengser dari jabatan Mendikbud Ristek tapi juga sangat mungkin tetap dipertahankan. Tergantung subyektifitas Presiden dan Mendikbud baru. Tetapi sebagai suatu kebijakan publik sebaiknya pemerintahan baru Prabowo Subianto melakukan evaluasi atau penilaian yang obyektif dan Ilmiah sebelum dan memutuskan meneruskan atau menggganti program Merdeka Belajar.
Kebijakan pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mengatur dan memajukan sistem pendidikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu.
Dalam (Winarsih, 2017) Kebijakan publik merupakan keputusan yang mengikat secara hukum pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Proses implementasi kebijakan pendidikan, berbagai kegiatan dan program dilaksanakan oleh pemerintah dan institusi terkait. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti masyarakat, industri, dan lembaga swadaya masyarakat.
Oleh karena itu, kebijakan publik juga berperan penting dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan pendidikan. Pada tahap perencanaan kebijakan pendidikan, pemerintah dan institusi publik akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kebutuhan masyarakat, kondisi ekonomi, serta regulasi dan peraturan yang ada.
Kebijakan publik juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam hal anggaran, regulasi, dan pengawasan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Selama pelaksanaan kebijakan pendidikan, pemerintah dan institusi publik harus memastikan bahwa program- program yang dijalankan sesuai dengan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Jika terdapat perbedaan antara kebijakan publik dengan kebijakan pendidikan yang dijalankan, maka perlu dilakukan penyesuaian agar tetap sesuai dengan kebijakan publik yang telah ditetapkan.
Selain itu, evaluasi kebijakan pendidikan juga membutuhkan dukungan kebijakan publik. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pendidikan yang telah dibuat dan dijalankanmencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini mempengaruhikebijakan pendidikan di masa depan apakah kebijakan Merdeka Belajar dihentikan untuk diganti dengan kurikulum lain atau dipertahankan dengan beberapa modifikasi perubahan kecil?.
