Ringkasan Berita
- Jokowi menyatakan komitmen politik purna tugasnya dengan mendukung PSI lewat safari politik, menargetkan partai tersebut masuk lima besar pada Pemilu 2029.
- Ia membantah membangun dinasti politik dengan menegaskan semua jabatan publik diraih lewat pemilihan langsung, bukan skenario keluarga atau penunjukan sepihak.
- Jokowi mengungkap pencalonan Gibran sebagai wakil presiden diminta langsung oleh Prabowo untuk mencegah perpecahan koalisi, dan memberi pesan agar Gibran tidak mendahului Presiden.
- Ia siap hadir di pengadilan untuk membuktikan keaslian ijazahnya secara fisik, setelah konfirmasi dari UGM dan uji forensik Kepolisian.
- Jokowi menyoroti penurunan indeks demokrasi global akibat populisme ekstrem, hoax, dan deepfake, lalu mengimbau diskursus publik yang sehat dan beretika di Indonesia.
SOLO, BANGSAONLINE.com - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya buka suara menanggapi berbagai spekulasi politik dirinya pascapurnatugas. Dalam wawancara mendalam bersama tim Bocor Alus Politik Tempo di kediamannya di Solo, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI tersebut membeberkan langkah politiknya bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dinamika di balik pencalonan Gibran Rakabuming Raka, hingga sikap resminya menghadapi gugatan isu ijazah palsu.
Berikut adalah poin-poin utama dari penjelasan terbuka Jokowi:
1. Sinyal Politik Bersama PSI dan Target Pemilu 2029
Meski telah purnatugas sebagai kepala negara, Jokowi menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan kontribusi pada kehidupan sosial-politik nasional. Langkah ini dibuktikan dengan safari politiknya ke berbagai daerah seperti Tegal, Lampung, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, pergerakan tersebut didasari atas kalkulasi elektoral untuk memperkuat infrastruktur PSI hingga ke tingkat desa. Jokowi optimistis PSI dapat bertransformasi menjadi partai masa depan dan menembus lima besar pada Pemilu 2029. Mengenai posisinya di struktur PSI, ia menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme internal partai tanpa ingin berandai-andai.
2. Membantah Tudingan Dinasti Politik
Menjawab kritik publik terkait keterlibatan anak-anaknya di panggung kekuasaan, Jokowi menepis anggapan bahwa dirinya tengah membangun dinasti politik. Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, seluruh jabatan publik diperoleh melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat, bukan lewat surat sakti atau penunjukan sepihak. Jokowi juga membantah kabar yang menyebutkan adanya rapat atau skenario keluarga dalam menentukan arah politik kekuasaan.
3. Latar Belakang Pencalonan Gibran dan Pesan “Ojo Kemajuan”
Jokowi membeberkan awal mula putranya, Gibran Rakabuming Raka, mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres lalu. Ia menyebut permintaan tersebut murni datang dari tim dan pribadi Prabowo yang meminta hingga lima kali guna mencegah perpecahan koalisi partai pendukung. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membantah spekulasi mengenai keterlibatan istrinya, Iriana Jokowi, dalam mengondisikan pencalonan Gibran.
Khusus untuk peran Gibran sebagai Wakil Presiden, Jokowi secara tegas memberi petuah agar putranya selalu sadar posisi dan menghormati tata negara.
"Ojo kemajuan itu jangan terlalu maju, jangan sering mendahului. Karena kebijakan dan kewenangan itu 100% ada di presiden. Wapres itu pembantu utama presiden," ujar Jokowi.
4. Kesiapan Hadir di Pengadilan Terkait Gugatan Ijazah
Terkait kontroversi keabsahan ijazah yang terus digulirkan publik, Jokowi menegaskan bahwa keaslian dokumen pendidikannya telah dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) serta uji forensik Kepolisian.
Karena perkara tersebut kini telah masuk ke ranah hukum, Jokowi menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung di persidangan guna menunjukkan dokumen fisik aslinya. Ia bermaksud mengakhiri opini liar di masyarakat dengan pembuktian resmi di hadapan majelis hakim, mulai dari ijazah level SMP, SMA, hingga S1.
5. Catatan Dinamika Demokrasi Global
Mengamati penurunan indeks demokrasi, Jokowi menilai fenomena tersebut terjadi secara global yang dipicu oleh populisme ekstrem, maraknya berita bohong (hoax), serta manipulasi teknologi digital seperti deepfake. Ia mengimbau agar ruang publik di Indonesia tetap diisi dengan diskursus yang sehat, beretika, serta menjunjung tinggi tata krama dan kesantunan adat ketimuran.
