JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais memperingatkan Presiden Prabowo Subianto agar serius menyikapi polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai persoalan tersebut berpotensi memicu gejolak sosial hingga people power jika Gibran tidak mengundurkan diri.
Amien menilai Prabowo akan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab apabila kemarahan masyarakat berkembang menjadi gejolak sosial. Karena itu, ia meminta Presiden mengambil langkah dengan mendorong Gibran mundur dari jabatan wakil presiden.
"Saya khawatirkan kalau kemarahan masyarakat sipil terus memanas akibat Gibran tidak mau mundur dan bisa mengarah pada titik ledak. Jangan sampai ada ledakan sosial yang belum tentu bisa dijinakkan oleh aparatur keamanan dan pertahanan kita."
Pernyataan tersebut disampaikan Amien melalui kanal YouTube Amien Rais Official dan dikutip pada Sabtu (10/10/2026). Dalam pesannya, ia secara khusus meminta Prabowo mempertimbangkan potensi gerakan massa yang dikaitkan dengan polemik Gibran.
"Jadi masukan saya untuk Presiden Prabowo, Anda yang paling bertanggung jawab kalau sampai terjadi semacam people power. Yakinkan Jokowi, Mas Prabowo bahwa Gibran sudah waktunya mundur," katanya.
Selain memperingatkan potensi gejolak sosial, Amien berpendapat pemerintahan Prabowo dapat berjalan lebih produktif tanpa Gibran sebagai wakil presiden.
Ia menilai posisi Gibran dalam pemerintahan perlu dipertimbangkan kembali menyusul persoalan mengenai persyaratan pendidikannya.
"Untuk Pak Prabowo, tiga tahun masa bakti Anda akan lebih produktif kalau Gibran di-drop saja, selesai," tutur Amien.
Untuk memperkuat pandangannya, Amien menyinggung keputusan Mohammad Hatta yang mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956. Menurutnya, keputusan tersebut diambil Hatta karena adanya perbedaan pandangan dengan Presiden Soekarno.
Setelah Hatta mengundurkan diri, Indonesia menjalani periode tanpa wakil presiden selama sekitar 11 tahun hingga berakhirnya masa jabatan Soekarno. Amien menggunakan peristiwa sejarah tersebut untuk mendukung argumennya bahwa pemerintahan tetap dapat berjalan meskipun presiden tidak didampingi wakil presiden.
"Ternyata Indonesia tetap kuat, tetap tegak berdiri, tidak doyong, apalagi roboh, ya tidak. Bung Karno ternyata mampu memimpin bangsa Indonesia. Setelah itu, rakyat Indonesia menyaksikan peralihan dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila," pungkasnya.
