BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 dinilai masih jauh dari kata ideal. Pasalnya, mendekati kuartal akhir tahun, angka serapan anggaran daerah tersebut tercatat belum menyentuh separuh dari total pagu yang dialokasikan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, mendesak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada guna mengakselerasi penyerapan anggaran, terutama pada program-program fisik maupun layanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.
"Serapan anggaran per Oktober 2026 yang baru berada di angka 46,46 persen ini jelas belum ideal, karena banyak program kerja yang berjalan lambat. Namun, jika seluruh OPD mau bergerak cepat, kami optimistis capaian realisasi bisa didorong hingga 90 persen pada Desember mendatang," tegas Lasuri, Selasa (13/10/2026).
Senada dengan hal tersebut, Kabid Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanti Hartoyo, membeberkan bahwa hingga 12 Oktober 2026, realisasi keuangan baru mengucur sebesar Rp2,9 triliun dari keseluruhan total pagu APBD yang mencapai Rp6,2 triliun.
Anie menjelaskan, secara umum penyerapan di mayoritas sektor belanja memang masih berada di bawah angka 50 persen, meliputi belanja barang dan jasa baru terserap Rp735 miliar (49,19%) dari pagu Rp1,49 triliun.
Selanjutnya belanja hibah baru terserap Rp77 miliar (26,98%) dari alokasi Rp285 miliar; belanja subsidi belum ada penyerapan sama sekali dari pagu Rp400 juta; belanja pegawai menjadi sektor tertinggi yang sudah melampaui separuh target, yakni terserap Rp1,4 triliun (67,59%) dari total anggaran Rp2 triliun.
Meski persentase saat ini terbilang minim, BPKAD Bojonegoro tetap menargetkan penyerapan anggaran dapat terkejar hingga menembus angka 90 persen saat penutupan tahun anggaran di bulan Desember mendatang. (jku/rev)
