KEDIRI,BANGSAONLINE.com – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memeriksa kelengkapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada 344 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kediri.
Hal itu disampaikan Bupati Dhito seusai mendampingi kunjungan di Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kamis (15/10/2026).
"Ini yang kami cek adalah untuk SLF-nya. Jadi, dari 344 itu semuanya apakah sudah memiliki SLF atau belum," kata Dhito.
Menurut Dhito, aspek perizinan dan administrasi perlu ditertibkan karena KDKMP merupakan salah satu program prioritas pemerintah.
Kesiapan operasional gerai juga menjadi bagian dari pemeriksaan yang dilakukan bersama unsur terkait.
Pemeriksaan SLF menjadi salah satu tahapan untuk memastikan kelayakan fungsi bangunan.
Namun, kelengkapan dokumen tersebut tidak serta-merta menjamin kelancaran distribusi barang, ketepatan sasaran bantuan, maupun kepatuhan terhadap ketentuan harga barang bersubsidi.
"Karena itu, tantangan pemerintah tidak berhenti pada menyiapkan bangunan dan mengurus perizinan," ujar Dhito.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan penyaluran bantuan dan barang bersubsidi melalui KDKMP bebas dari kebocoran.
Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.
Zulkifli menjelaskan, KDKMP dirancang menjadi salah satu jalur penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga barang bersubsidi.
Program tersebut mencakup bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, LPG bersubsidi, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurut Zulkifli, besarnya anggaran yang disalurkan melalui berbagai program pemerintah harus diimbangi dengan sistem distribusi yang lebih terkontrol. Keberadaan KDKMP diharapkan mampu menekan potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan dan subsidi.
Ia juga menyinggung angka kebocoran yang disebut mencapai 40 persen dari total anggaran program lebih dari Rp 600 triliun. Jika menggunakan angka tersebut sebagai dasar perhitungan, nilai kebocoran diperkirakan setara dengan Rp 240 triliun.
"Nah, di sini kita berharap nanti bocorannya nol persen," ujarnya.
Salah satu persoalan yang disoroti Zulkifli adalah perbedaan harga barang bersubsidi yang dijual kepada masyarakat.
Ia mencontohkan LPG 3 kilogram yang, menurutnya, masih dijual dengan harga Rp 22.000 hingga Rp 23.000 di sejumlah tempat. Padahal, harga yang disebutnya semestinya diterima masyarakat berada di kisaran Rp 18.500 hingga Rp 18.700.
"Melalui KDKMP, pemerintah berharap distribusi barang bersubsidi dapat lebih terarah dan harga yang diterima masyarakat sesuai ketentuan," katanya.
Meski demikian, Zulkifli menegaskan bahwa target kebocoran nol persen tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan gerai koperasi. Pengawasan harga, ketepatan penerima bantuan, ketersediaan stok, serta transparansi distribusi tetap menjadi faktor penting agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Zulkifli juga menegaskan bahwa KDKMP bukan supermarket yang dibentuk untuk bersaing dengan warung tradisional. Menurut dia, koperasi tersebut lebih diarahkan sebagai sarana distribusi barang dan pelaksanaan program pemerintah.
Ia mencontohkan, koperasi juga berpeluang menyerap hasil perikanan dari nelayan ketika hasil tangkapan tidak terserap pasar. Hasil tersebut kemudian dapat dipasok untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah, lanjut Zulkifli, membutuhkan waktu untuk memastikan puluhan ribu koperasi yang menjadi sasaran program dapat berjalan dengan baik.
Pengelolaan koperasi juga memerlukan pembinaan agar mampu menjalankan fungsi usaha sekaligus melayani kebutuhan masyarakat.
"Pengelolaannya juga membutuhkan pembinaan agar koperasi mampu menjalankan fungsi usaha sekaligus melayani kebutuhan masyarakat," terangnya.
Zulkifli menyebut pemerintah telah melakukan pemantauan terhadap 10.070 lokasi KDKMP selama delapan hari.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesiapan barang dan sarana operasional, sekaligus mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih perlu dibenahi. (uji/van)
