SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kedekatan generasi muda dengan lembaga negara menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.
Hal ini ditegaskan oleh Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, saat mengenalkan peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kepada para mahasiswa Universitas Airlangga (Unair).
Melalui agenda DPD RI Goes to School bertajuk “Mengenal Lebih Dekat DPD RI: Rumah Perjuangan Daerah dan Masa Depan Demokrasi Indonesia”, perempuan yang akrab disapa Ning Lia ini mengajak kalangan akademisi muda untuk memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan politik dan pembangunan nasional.
Acara tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan dan pakar Unair, di antaranya Wakil Rektor Bidang Ekosistem Entrepreneurial dan Pengembangan Bisnis Prof. Dr. Koko Srimulyo, Drs., M.Si.; Guru Besar Hukum Tata Negara FH Unair Prof. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.; Pakar Komunikasi Politik Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si.; serta Direktur Kemahasiswaan Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.
Wakil Rektor Unair, Prof. Dr. Koko Srimulyo, menilai bahwa edukasi kelembagaan seperti ini sangat mendasar untuk membangun kesadaran politik mahasiswa. Menurutnya, ruang dialog dengan lembaga negara harus dimanfaatkan secara optimal sebagai bekal pengabdian mahasiswa di masa depan.
“Mahasiswa perlu belajar memahami bagaimana lembaga negara bekerja, berani bertanya, dan mendalami proses politik yang berjalan. Kelak, saudara akan memilih ruang pengabdian masing-masing dan berpartisipasi dalam memberikan kontribusi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Koko.
Dalam pemaparannya, Ning Lia menekankan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebatas kontestasi meraih kekuasaan. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi publik melalui pemikiran kritis, gagasan konstruktif, serta pengawalan terhadap kebijakan pemerintah.
Alumni Prodi Sosiologi Unair ini mendorong mahasiswa untuk mengambil peran aktif dan tidak sekadar menjadi penonton. Ia mengingatkan pentingnya menyampaikan aspirasi dan kritik secara argumentatif serta bertanggung jawab.
Ning Lia juga menggarisbawahi penerapan prinsip good governance melalui mekanisme pengawasan (checks and balances) yang objektif.
“Kegiatan ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat fungsi dan tantangan kelembagaan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,” kata Ning Lia.
Ia berharap mahasiswa makin cerdas berpolitik serta mampu membedakan antara opini yang sekadar memicu kontroversi dan gagasan yang benar-benar menawarkan solusi bagi masyarakat.
Dari perspektif hukum tata negara, Prof. Dr. Radian Salman menyoroti posisi DPD RI dalam sistem bikameral asimetris. Ia menilai penguatan peran DPD RI sangat penting untuk menjembatani kepentingan daerah ke tingkat nasional, khususnya terkait hubungan keuangan antara pusat dan daerah agar pembangunan merata.
“Penguatan agregasi kepentingan daerah menjadi penting, terutama dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan nasional perlu mempertimbangkan keragaman kebutuhan wilayah agar pembangunan dapat berjalan lebih merata,” katanya.
Sementara itu, pakar komunikasi politik Unair, Dr. Suko Widodo, mengingatkan bahwa politik mencakup spektrum yang luas, bukan hanya urusan partai politik dan pemilu. DPD RI hadir sebagai lembaga non-partai yang menyalurkan aspirasi daerah.
Suko mengibaratkan hubungan mahasiswa dan DPD RI layaknya "jodoh yang belum saling kenal"—memiliki kepedulian yang sama terhadap bangsa, namun masih terkendala jarak komunikasi.
“Mahasiswa dan DPD RI itu seperti jodoh yang belum dikenalkan. Sebenarnya dekat di hati, karena sama-sama memiliki kepedulian terhadap masa depan Indonesia, tetapi masih jauh dalam komunikasi. Karena itu, ruang pertemuan seperti ini penting agar mahasiswa lebih mengenal DPD RI dan memahami bagaimana aspirasi daerah diperjuangkan di tingkat nasional,” ujar Suko.
Suko juga memaparkan data yang menunjukkan 49,7 persen publik percaya pada partai politik, namun hanya 12,3 persen yang merasa dekat. Hal ini mempertegas pentingnya dialog terbuka dengan generasi muda.
“Kepercayaan dan kedekatan itu dua hal yang berbeda. Masyarakat bisa saja masih percaya kepada partai politik, tetapi belum tentu merasa dekat atau terhubung secara langsung. Di sinilah pentingnya komunikasi politik yang terbuka, terutama dengan generasi muda,” tuturnya.
Menutup rangkaian kegiatan, Direktur Kemahasiswaan Unair, Dr. Eko Supeno, mengapresiasi kolaborasi ini sebagai wadah akademis yang memperkaya wawasan mahasiswa mengenai ketatanegaraan dan penyusunan kebijakan publik.
“Forum ini sekaligus menjadi ruang dialog antara dunia akademik dan lembaga negara. Mahasiswa dapat memahami bagaimana gagasan politik dan kajian akademis berhubungan dengan proses penyusunan kebijakan serta perjuangan kepentingan daerah,” katanya.
