MALANG, BANGSAONLINE.com - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai perlu dilibatkan secara langsung dalam rantai pasok industri agar kebijakan hilirisasi mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih merata.
Keterlibatan itu dianggap penting agar manfaat pembangunan industri tidak hanya dirasakan perusahaan besar, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Refleksi Dua Tahun Asta Cita: Hilirisasi dan Masa Depan Industri di Jawa Timur yang diselenggarakan Garda UMKM Malang Raya pada Senin (26/10/2026).
Koordinator Garda UMKM Malang Raya, Ahmad Fuad Rahman, menilai kebijakan hilirisasi perlu disertai langkah konkret yang membuka peluang keterlibatan UMKM dalam berbagai aktivitas industri, mulai dari penyediaan bahan baku, kemitraan produksi, hingga pemasaran produk.
Menurut dia, pelaku UMKM hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usaha. Karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu memperluas akses pasar, mempermudah permodalan, dan memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha kecil.
“Pemerintah jangan hanya fokus pada MBG dan Koperasi Merah Putih. UMKM juga harus mendapat perhatian agar bisa tumbuh dan naik kelas, dari industri rumahan menjadi industri yang lebih besar,” ujarnya.
Fuad menekankan pentingnya regulasi yang memberikan jaminan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam program pembangunan maupun kegiatan industri di daerah.
Ia menilai, pola kemitraan harus dibangun secara terbuka dengan kontrak yang jelas agar UMKM memperoleh kepastian pasar dan peluang meningkatkan kapasitas usaha.
Kota Malang, kata Fuad, memiliki sekitar 39 ribu unit UMKM yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah. Potensi tersebut, menurutnya, perlu diperkuat melalui pendampingan usaha dan perluasan akses kemitraan dengan sektor industri.
Menurut dia, hilirisasi akan memberikan manfaat yang lebih luas apabila UMKM tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses penciptaan nilai tambah ekonomi.
Dalam diskusi tersebut, pemerhati dan penggerak UMKM nasional sekaligus penulis buku Ekonomi Pancasila, R. Djoni Sudjatmoko, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal implementasi berbagai program pemerintah.
Ia menyatakan, masukan dari kalangan pelaku usaha dan organisasi masyarakat diperlukan untuk memastikan kebijakan yang dijalankan tetap sesuai dengan tujuan awal dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
“Kalau pelaksanaan program tidak sesuai dengan tujuan, masyarakat harus memberikan masukan yang detail agar bisa ditindaklanjuti,” katanya.
Setiap program pemerintah disebut harus dirancang dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM. Dengan demikian, belanja pemerintah tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Pendekatan itu dinilai relevan untuk memastikan kebijakan hilirisasi memberikan manfaat yang lebih merata, terutama bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan akses terhadap pasar, proyek, dan peluang kemitraan.
Fuad berharap, evaluasi dua tahun pelaksanaan Asta Cita dapat menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan pengembangan UMKM. Ia menyatakan dukungan pemerintah perlu diarahkan pada peningkatan omzet usaha, kemudahan pembiayaan, perluasan pasar, serta penguatan kemitraan dengan industri.
Menurut dia, pelaku UMKM harus memiliki kesempatan berkembang dari usaha berskala rumahan menjadi usaha yang lebih besar dan mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Diskusi yang digelar Garda UMKM Malang Raya tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendorong evaluasi terhadap berbagai kebijakan ekonomi agar semakin berpihak pada penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. (dad/mar)
