PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan anggaran, modernisasi peralatan pemadam, serta kolaborasi lintas lembaga.
Upaya tersebut dilakukan untuk melindungi kawasan hutan di lereng Arjuno-Welirang dan Bromo-Tosari yang selama ini menjadi kawasan resapan air sekaligus penyangga lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan.
Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Hasan Bisri dan Akhmad Mujangki, dalam diskusi yang mengangkat tema 'Siaga Bencana: Mengurai Strategi Pencegahan dan Penanganan Karhutla di Pasuruan'.
Hasan Bisri menyebut, kebakaran hutan masih menjadi ancaman serius yang berulang setiap musim kemarau. Menurut dia, sebagian besar kejadian karhutla dipicu oleh aktivitas manusia, mulai dari pembakaran lahan, kelalaian wisatawan, hingga aktivitas ilegal di kawasan hutan.
"Mayoritas karhutla masih dipicu faktor manusia, mulai dari pembukaan lahan dengan cara membakar hingga api unggun yang tidak dipadamkan dengan baik. Karena itu pencegahan harus menjadi prioritas utama," ujarnya.
Sementara itu, Akhmad Mujangki menyoroti tantangan penanganan kebakaran di kawasan pegunungan yang memiliki medan terjal dan sulit dijangkau armada pemadam kebakaran konvensional. Karena itu, dewan mendorong modernisasi sarana pemadaman yang sesuai dengan kondisi geografis wilayah Pasuruan.
"Karhutla di kawasan pegunungan membutuhkan kesiapan peralatan khusus. Mobil damkar tidak selalu bisa menjangkau lokasi sehingga diperlukan alat pemadam portabel dan dukungan relawan di lapangan," katanya.
Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan juga mendorong penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan sensor titik panas dan pemantauan secara real time untuk mendeteksi potensi kebakaran sebelum meluas.
Selain itu, ketersediaan embung air dan hidran hutan di kawasan rawan dinilai penting untuk mempercepat proses pemadaman. Di sisi lain, dewan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah setempat, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Perhutani, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), TNI, Polri, dan kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Akhmad Mujangki menjelaskan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta relawan peduli api memiliki peran strategis dalam pencegahan kebakaran sejak dini.
"Masyarakat sekitar hutan adalah garda terdepan. Mereka yang pertama kali mengetahui potensi kebakaran sehingga perlu didukung dengan pembinaan dan fasilitas yang memadai," katanya.
Selain upaya pencegahan, Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan maupun pihak yang lalai hingga memicu kebakaran.
Edukasi kepada wisatawan, khususnya di kawasan wisata alam Bromo dan Prigen, dinilai perlu diperketat untuk meminimalkan risiko kebakaran akibat aktivitas manusia.
Pasca-kebakaran, dewan mendorong percepatan program reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan guna menjaga fungsi daerah tangkapan air serta mencegah longsor dan banjir saat musim penghujan.
"Hutan adalah benteng kehidupan yang menyediakan sumber air dan udara bersih. Karena itu menjaga hutan berarti menjaga masa depan Pasuruan," ucap Akhmad Mujangki.
Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya mengawal anggaran kebencanaan, penguatan sarana pemadam kebakaran, dan perlindungan kawasan hutan agar upaya pencegahan karhutla berjalan lebih efektif dibanding penanganan setelah kebakaran terjadi. (red)
