BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok terus digencarkan. Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pangan Kabupaten Tuban bersama Perum Bulog Kantor Cabang (KC) Bojonegoro memperketat pengawasan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasaran.
Langkah ini diambil guna mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran di lapangan, sekaligus memastikan beras bersubsidi tersebut benar-benar sampai ke tangan masyarakat dengan harga yang terjangkau.
Pemimpin Cabang Perum Bulog KC Bojonegoro, Umar Said, menjelaskan bahwa pembentukan satgasus ini difokuskan pada penertiban program penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP). Selain itu, tim juga menggiatkan sosialisasi kepada para pengecer serta memperkuat koordinasi lintas instansi.
"Pembentukan satuan tugas khusus ini akan menangani penertiban program penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP). Kemudian, sosialisasi kepada seluruh pengecer, serta penguatan koordinasi dengan berbagai stakeholder," beber Umar kepada wartawan, Minggu (1/11/2026).
Umar menegaskan, pengawasan distribusi wajib dilakukan secara menyeluruh dari tingkat penyalur hingga pengecer. Mengingat beras SPHP berfungsi sebagai instrumen utama pemerintah dalam menstabilkan pasokan dan harga, maka mekanisme penyalurannya harus mematuhi aturan yang berlaku tanpa celah penyalahgunaan.
"Kami ingin memastikan beras ini benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai peruntukannya. Bukan disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan program," tegasnya.
Sebagai langkah preventif, Bulog KC Bojonegoro yang membawahi wilayah kerja Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan, telah menggencarkan sosialisasi kepada seluruh jaringan mitra pengecer SPHP. Materi yang disampaikan mencakup ketentuan teknis penyaluran, penetapan harga jual resmi, hingga sanksi tegas atas larangan penyalahgunaan maupun pengalihan beras SPHP.
"Sosialisasi ini menjadi langkah preventif untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan seluruh mitra penyalur," imbuh Umar.
Ke depan, Bulog berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan mengawasi jaringan mitra penyalur yang ada, termasuk melalui jaringan Rumah Pangan Kita (RPK). Seluruh mitra diimbau agar menjalankan tanggung jawab distribusinya secara tertib agar manfaat program pemerintah ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Pengawasan distribusi pangan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama aparat yang memiliki fungsi pengawasan di lapangan," pungkasnya. (wan/rev)
