KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Komisi III DPRD Kabupaten Kediri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto di Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Senin (9/11/2026).
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan tertulis warga yang disampaikan pada 3 November 2026 terkait dampak operasional TPA terhadap lingkungan sekitar.
Dalam sidak, dewan menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai memerlukan perhatian serius, di antaranya keterbatasan daya tampung sampah, bau tidak sedap saat musim hujan, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk alat berat, hingga aspirasi warga mengenai kompensasi bagi masyarakat terdampak.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Pendiwan, mengatakan kapasitas TPA Sekoto saat ini semakin terbatas sehingga membutuhkan langkah penanganan yang terencana dari pemerintah daerah.
"Daya tampungnya sudah cukup penuh. Ini perlu dibicarakan lebih lanjut dengan pihak eksekutif, apakah nantinya dilakukan perluasan atau ada opsi pemindahan lokasi," ujarnya saat sidak.
Meskipun lokasi TPA berjarak sekitar satu hingga satu setengah kilometer dari kawasan permukiman, ia menyatakan warga tetap menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan, terutama bau menyengat saat musim hujan dan potensi pencemaran akibat air lindi.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kabupaten Kediri berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada November 2026 dengan melibatkan warga, Pemerintah Desa Sekoto, Pemerintah Kecamatan Badas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta instansi terkait lainnya.
"Kami ingin semua pihak duduk bersama agar persoalan ini bisa dibahas secara menyeluruh dan ditemukan solusi yang tepat," kata Pendiwan.
Ia juga meminta DLH melakukan pembenahan tata kelola TPA, mulai dari pengaturan zonasi pembuangan hingga pengelolaan operasional harian. Selain itu, opsi perluasan maupun relokasi TPA dinilai perlu dikaji bersama pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Desa Sekoto, Suprayitno, menjelaskan bahwa persoalan yang dihadapi TPA tidak hanya terkait keterbatasan lahan. Menurut dia, operasional pengelolaan sampah juga kerap terganggu akibat keterlambatan pasokan BBM untuk alat berat.
"Kalau pasokan BBM terlambat, alat berat tidak bisa beroperasi. Akibatnya, sampah yang datang tidak bisa langsung ditata atau dipindahkan secara maksimal," paparnya.
Ia menambahkan, jumlah dan kapasitas alat berat yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi volume sampah harian yang terus meningkat.
Terkait kompensasi bagi masyarakat terdampak, Suprayitno menyebut berbagai aspirasi telah disampaikan warga. Usulan tersebut antara lain berupa bantuan uang tunai maupun penambahan bantuan beras.
"Ada yang mengusulkan kompensasi berupa uang tunai Rp5 juta. Tetapi keinginan warga tidak sama. Ada yang menghendaki beras, ada juga yang mengusulkan uang sekaligus beras," ucapnya.
Selain itu, warga juga mengusulkan peningkatan bantuan beras dari 20 ton menjadi 40 ton. Namun, usulan tersebut masih dalam tahap penyampaian aspirasi dan belum menjadi keputusan resmi.
Mengenai dugaan pencemaran air lindi terhadap aliran sungai di Dusun Purworejo, Suprayitno memastikan pemantauan rutin terus dilakukan. Namun, hasil pemeriksaan laboratorium terbaru masih menunggu proses penyelesaian.
"Untuk hasil pemeriksaan laboratorium yang terakhir, sampai sekarang belum keluar. Jadi, kami masih menunggu hasilnya," pungkasnya.
Untuk mengurangi penumpukan sampah, Pemerintah Desa Sekoto saat ini juga mempersiapkan fasilitas pengolahan sampah di sisi utara TPA yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027. (uji/mar)
