JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah mempertimbangkan penyisiran Istana Kepresidenan dari alat sadap tersembunyi dan memperketat kontrol atas alat sadap yang dipegang lembaga negara. Langkah itu disiapkan menyusul terbongkarnya penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ditanya soal penyisiran di Istana, Yusril menyebut akan mempertimbangkannya sebagai langkah antisipasi. Pemerintah juga menyiapkan langkah agar alat sadap yang dipegang lembaga-lembaga negara tidak disalahgunakan di masa depan.
"Sekarang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan/intersepsi elektronik biasa, tapi mengarah kepada tindak pidana makar," ujar Yusril.
Penyidikan menetapkan empat perwira Polri sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi, dengan sangkaan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP. Penyadapan diduga berlangsung sejak Prabowo menjabat pada akhir 2024 dan menyasar pejabat negara, pengusaha, jurnalis, serta aktivis. Hingga kini belum ada dakwaan formal terhadap para tersangka. Penyelidikan bermula dari informasi yang diterima Polri, lalu diselidiki Kapolri yang baru dan dilaporkan kepada Prabowo, hingga lokasi alat sadap diketahui.
"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," tutur Yusril. (rif)
