TUBAN, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 100 desa di Bumi Wali tercatat memiliki tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menggelar negosiasi kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan melibatkan para kepala desa dan perangkat desa.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kejari Tuban itu dilaksanakan dalam 2 gelombang, masing-masing diikuti sekitar 50 peserta dari unsur pemerintah desa yang tercatat memiliki tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Kasi Datun Kejari Tuban, Dessy Adhya Purwandiny, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah terjalin antara kejaksaan dan BPJS Ketenagakerjaan Tuban terkait penguatan kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Atas dasar kerja sama tersebut, Kejari Tuban melakukan langkah pembinaan melalui negosiasi kepatuhan kepada desa-desa yang belum memenuhi kewajiban pembayaran iuran.
"Dari data kami ada 100 desa yang tidak patuh. Tercatat ada yang nunggak 5 bulan sampai 12 bulan," kata Dessy.
Ia menegaskan, kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan perlu menjadi perhatian serius karena anggarannya telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Dessy mengingatkan, ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran dapat menimbulkan persoalan terkait pemanfaatan anggaran apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Terlebih lagi, pembiayaannya sudah masuk di APBDes. Jadi harus digunakan sebagai mana aturannya," ucapnya.
Kejari Tuban merekomendasikan agar seluruh desa yang memiliki tunggakan segera memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya pencegahan terhadap potensi penyimpangan maupun penyalahgunaan anggaran desa.
Sementara itu, Inspektur Pembantu (Irban) V Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, Bambang Suhaji, meminta pemerintah desa yang masih memiliki tunggakan untuk segera menyelesaikan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam APBDes.
Para camat juga diminta untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah desa guna memastikan kewajiban tersebut dijalankan dengan baik.
"Camat agar melakukan monitoring dan pembinaan, kalau ditemukan penyelewengan pasti ada sanksinya sesuai ketentuan yang berlaku," kata Bambang. (coi/mar)
