BLITAR, BANGSAONLINE.com - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar meluruskan informasi yang menyebut Sukamto Ayok (49), Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikabarkan menjadi tawanan perang di Ukraina, berasal dari Blitar. Berdasarkan hasil penelusuran data keimigrasian, pria tersebut dipastikan merupakan warga Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Kasi Tikim) Kantor Imigrasi Blitar, Rini Sulistyowati, mengatakan, informasi tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Rini menjelaskan, berdasarkan data dalam sistem informasi keimigrasian, Sukamto Ayok memang pernah mengurus paspor di sejumlah kantor imigrasi di Jawa Timur, termasuk Blitar. Namun, hal itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan warga Blitar.
"Memang SA ini setelah dilakukan penelusuran, yang bersangkutan bukan warga Blitar. Menurut sistem informasi yang kami miliki, yang bersangkutan merupakan warga Jember yang pernah membuat paspor di beberapa wilayah di Jawa Timur, seperti Kediri, Surabaya, Blitar, dan terakhir di Kantor Imigrasi Jember," ungkap Rini, Sabtu (14/11/2026).
Dia menambahkan, berdasarkan catatan keimigrasian, perjalanan terakhir Sukamto ke luar negeri tercatat pada Juni 2026. Hingga saat ini, yang bersangkutan belum tercatat kembali masuk ke Indonesia.
Sebelumnya, nama Sukamto Ayok menjadi perhatian publik setelah muncul kabar dirinya ditangkap pasukan Ukraina dan menjadi tawanan perang. Informasi yang beredar pria berusia 49 tahun itu disebut-sebut awalnya mendapat tawaran pekerjaan di sektor konstruksi di Rusia.
Namun, setibanya di negara tersebut, situasi yang dihadapi justru berbeda dari pekerjaan yang dijanjikan. Ia dikabarkan direkrut menjadi bagian dari militer Rusia hingga akhirnya dikirim ke medan perang dan ditangkap pasukan Ukraina.
Menyikapi kasus tersebut, masyarakat diimbau lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri, terutama yang menjanjikan gaji besar dengan proses perekrutan yang tidak jelas.
Calon pekerja migran perlu memastikan legalitas perusahaan pemberi kerja, kejelasan kontrak, mekanisme perekrutan, serta kelengkapan dokumen keberangkatan melalui jalur resmi.
Kewaspadaan sejak awal menjadi langkah penting agar masyarakat tidak terjebak praktik penempatan kerja nonprosedural yang berpotensi membahayakan keselamatan maupun masa depan mereka. (ina/msn)
