Overstay 54 Hari di Tulungagung, Dua WNA Malaysia Dideportasi Imigrasi Blitar

BLITAR, BANGSAONLINE.com - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar memberikan tindakan tegas berupa deportasi sekaligus penangkalan terhadap dua warga negara asing (WNA) asal Malaysia. Keduanya terbukti melanggar aturan keimigrasian karena tinggal melebihi batas waktu izin tinggal (overstay) selama 54 hari.

Dua WNA berinisial NA dan RAZ tersebut sebelumnya berdomisili sementara di wilayah Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Keduanya masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata untuk keperluan mengunjungi keluarga.

Meskipun sempat melaporkan keberadaannya kepada pihak berwenang, masa berlaku izin tinggal keduanya diketahui telah kedaluwarsa dan terlampaui selama hampir dua bulan.

Menindaklanjuti pelanggaran tersebut, Imigrasi Blitar menerapkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Aditya Nursanto, menyatakan bahwa pemulangan paksa ini merupakan bentuk komitmen institusinya dalam menjaga wibawa hukum serta kedaulatan wilayah Indonesia.

"Deportasi bukan sekadar tindakan memulangkan orang asing dari suatu negara. Deportasi adalah pernyataan tegas bahwa kedaulatan negara tidak dapat ditawar, hukum tidak boleh diabaikan, dan setiap orang yang berada di wilayah suatu negara wajib tunduk pada aturan yang berlaku," tegas Aditya.

Ia menambahkan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, deportasi merupakan tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Oleh karena itu, setiap WNA diwajibkan memantau masa berlaku dokumen keimigrasiannya secara mandiri agar terhindar dari sanksi hukum maupun administratif.

Ke depan, Kantor Imigrasi Blitar memastikan akan terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas orang asing di wilayah kerjanya. Langkah preventif dan represif akan terus dijalankan secara profesional dan berintegritas tanpa toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran aturan keimigrasian.