APBD 2027 Situbondo Disetujui, Fraksi DNS Beri Sejumlah Catatan Strategis

⏱ 2 menit bacaUkuran font:Bookmark

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera (DNS) DPRD Situbondo menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Situbondo dengan agenda persetujuan dan pengesahan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 yang digelar pada Kamis (12/11/2026).

Dalam pandangan akhir fraksinya, Juru Bicara Fraksi DNS, Toton Beni Martono, menyampaikan sejumlah catatan yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD tahun mendatang.

Salah satu isu yang disoroti adalah rencana Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga guna mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah.

"Fraksi DNS mengapresiasi langkah dan gagasan Bupati Situbondo tersebut. Sebab, percepatan pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai, terutama ketika kemampuan fiskal daerah masih memiliki keterbatasan," kata Toton.

Meski memberikan dukungan terhadap upaya percepatan pembangunan, Fraksi DNS menilai rencana pinjaman tersebut harus didahului dengan kajian yang menyeluruh dan terukur.

Toton menilai, aspek kemampuan keuangan daerah, kapasitas pembayaran kembali, beban bunga, hingga kepatuhan terhadap regulasi perlu menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.

"Jangan sampai kebijakan percepatan pembangunan hari ini justru menjadi beban fiskal bagi pemerintahan dan masyarakat pada tahun-tahun mendatang," ucapnya.

Fraksi DNS DPRD Situbondo juga mengingatkan agar dana hasil pinjaman nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa sektor yang dinilai menjadi prioritas meliputi pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan, sistem drainase, serta penguatan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Situbondo.

Selain itu, Toton menekankan bahwa pelaksanaan APBD 2027 harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target penyerapan anggaran.

"Pada prinsipnya, Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera berharap APBD Tahun Anggaran 2027 tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Situbondo," paparnya.

Menutup pandangan akhir fraksinya, DNS mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas serta kondusivitas daerah di tengah dinamika pembangunan dan kehidupan demokrasi.

"Fraksi DNS menilai perbedaan pandangan dan aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, seluruh pihak diharapkan tetap mengedepankan kedewasaan, dialog, persatuan, dan semangat gotong royong," pungkasnya. (adv/sbi/mar)