KOTA PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Pemkot Probolinggo terus mempercepat pelaksanaan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Dalam sepekan terakhir, capaian pendataan Perlinsos di 29 kelurahan meningkat 15 persen hingga mencapai 32 persen per 15 November 2026.
Dengan capaian tersebut, Kota Probolinggo menempati peringkat ke-10 dalam pelaksanaan digitalisasi Perlinsos di Jawa Timur. Perkembangan ini menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Perlindungan Sosial yang dipimpin Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, Selasa (17/11/2026).
Dalam rapat yang berlangsung di Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo itu, ia menegaskan pentingnya percepatan pendataan sekaligus peningkatan partisipasi masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) dalam program Perlinsos Digital.
“Setiap Agen wajib memiliki IKD, manfaat Digitalisasi Perlinsos yakni memberikan perlindungan dari risiko sosial dan ekonomi, mempermudah akses layanan, mempermudah pengajuan sanggahan jika data tidak sesuai, meningkatkan ketepatan sasaran, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong inklusivitas dan pemberdayaan hingga mandiri,” paparnya.
Ina mengungkapkan partisipasi ASN dalam program tersebut masih terbilang rendah. Berdasarkan data per 15 November 2026, dari lebih dari 4.000 ASN yang ada di Kota Probolinggo, baru 414 orang yang terdaftar sebagai Agen Perlinsos dengan capaian pendataan sebanyak 1.500 kepala keluarga (KK).
Jumlah tersebut masih berada di bawah kelompok lainnya, seperti masyarakat umum yang mencatatkan 1.300 agen dengan cakupan 4.900 KK, ketua RT dan RW sebanyak 800 agen dengan 8.500 KK, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 116 agen dengan 7.100 KK, serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 80 agen yang menjangkau 2.000 KK.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo, Siti Romlah, menjelaskan bahwa Perlinsos tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perlindungan dan jaminan sosial.
"Misalkan BPJS, jaminan kesehatan, ke depan PIP, KIP, subsidi LPG, subsidi BBM, subsidi listrik, semuanya melalui Perlinsos. Penerima manfaat harus yang terdaftar di Perlinsos," ucapnya.
Ia menjelaskan, pendataan Perlinsos dilakukan terhadap seluruh warga tanpa membatasi pada kelompok desil tertentu. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kebijakan subsidi yang dapat berubah sesuai kebutuhan pemerintah.
Siti turut menjabarkan mekanisme sanggahan bagi warga yang dinilai layak menerima bantuan namun belum terdaftar dalam sistem. Proses tersebut dapat difasilitasi oleh ASN, ketua RT, ketua RW, hingga lurah melalui dashboard Perlinsos milik Kementerian Sosial.
"1 ASN minimal mendaftarkan 5 KK, maksimal tak terhingga sesuai kepedulian kita agar semua warga mempunyai hak mendapatkan layanan yang sesuai. Sosialisasi terus kita lakukan, salah satunya dalam acara ‘Bincang Solusi’ bersama Diskominfo Kota Probolinggo," pungkasnya. (ugi/mar)










