JAKARTA, BANGSAONLINE.com - BPJS Kesehatan memastikan Dana Bantuan untuk Kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang disalurkan pemerintah digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk pembayaran klaim fasilitas kesehatan yang bekerja sama dalam program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan dana bantuan sebesar Rp10 triliun telah diterima BPJS Kesehatan pada 14 Oktober 2026. Dana tersebut digunakan khusus untuk mendukung pembayaran klaim fasilitas kesehatan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Hingga 23 Oktober 2026, realisasi penggunaan dana bantuan tersebut telah mencapai Rp5,1 triliun. Sementara sisa dana sebesar Rp4,9 triliun dialokasikan untuk pembayaran klaim rumah sakit yang masih dalam proses verifikasi dan ditargetkan selesai paling lambat pada akhir Oktober 2026.
"Dana Bantuan untuk Kecukupan DJS Kesehatan tersebut kami tegaskan hanya untuk pembayaran fasilitas kesehatan. Karena itu, penggunaan dana dilakukan sesuai tujuan penyalurannya dan dicatat secara terpisah dari pencatatan keuangan rutin BPJS Kesehatan," kata Rizzky.
Menurut dia, seluruh penggunaan dana bantuan dicatat secara terpisah sehingga dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai dengan tujuan penyalurannya.
Rizzky menjelaskan, proses verifikasi menjadi tahapan penting sebelum klaim dibayarkan kepada fasilitas kesehatan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen dan persyaratan administrasi telah terpenuhi.
"Proses verifikasi menjadi bagian penting sebelum klaim dibayarkan karena setiap klaim harus memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi," paparnya.
"Dengan proses tersebut, pembayaran dapat dilakukan berdasarkan klaim yang telah memenuhi persyaratan, sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan dana Program JKN," imbuhnya.
Ia menuturkan, mekanisme pembayaran klaim rumah sakit telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam regulasi tersebut, pembayaran klaim dilakukan paling lambat 15 hari kalender setelah dokumen dinyatakan lengkap.
Sepanjang tahun 2025, rata-rata waktu pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan tercatat mencapai 13,6 hari kalender. Selain bantuan tahap pertama, pemerintah juga merencanakan pencairan Dana Bantuan untuk Kecukupan DJS Kesehatan tahap kedua sebesar Rp10 triliun pada November 2026.
Dana tersebut direncanakan untuk mendukung kebutuhan pembayaran klaim fasilitas kesehatan sesuai mekanisme yang berlaku. Rizzky menegaskan, pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan Program JKN bagi masyarakat.
Per 1 Oktober 2026, jumlah peserta JKN tercatat telah mencapai lebih dari 284,8 juta jiwa atau lebih dari 98 persen total penduduk Indonesia.
Cakupan kepesertaan tersebut didukung jaringan layanan kesehatan yang luas, terdiri dari 23.873 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.222 rumah sakit, serta 7.234 fasilitas kesehatan penunjang berupa apotek, laboratorium, dan optik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Jaringan kerja sama ini mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Kami juga mengimbau untuk para peserta rutin memastikan status keaktifan kepesertaannya melalui Aplikasi Mobile JKN atau Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (Pandawa) di nomor 08118165165," ucap Rizzky. (ris/mar)









