KEDIRI, BANGSAONLINE.com - BPJS Kesehatan Cabang Kediri memperkuat sinergi lintas sektor melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri terkait penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Kerja sama yang dilaksanakan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kediri itu bertujuan mendukung tata kelola kelembagaan yang lebih baik, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dalam penguatan pelaksanaan Program JKN yang kini memasuki tahun ke-12.
"Keberhasilan penyelenggaraan JKN tidak dapat diwujudkan oleh BPJS Kesehatan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan, untuk memastikan program ini berjalan secara berkelanjutan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ucapnya.
Menurut dia, ruang lingkup kerja sama tersebut tidak hanya mencakup penanganan persoalan hukum, tetapi juga aspek pencegahan, mitigasi risiko, peningkatan kepastian hukum, serta penguatan tata kelola organisasi.
Salah satu fokus yang akan dioptimalkan melalui kerja sama ini adalah peningkatan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban sebagai peserta Program JKN, sehingga hak-hak pekerja dan keluarganya tetap terlindungi.
"Kami berharap melalui dukungan Jaksa Pengacara Negara, upaya peningkatan kepatuhan badan usaha dapat dilakukan secara lebih efektif, baik melalui pembinaan, pendampingan, maupun langkah hukum sesuai ketentuan," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri.
Sementara itu, Kajari Kabupaten Kediri, Ismaya Hera Wardanie, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Melalui fungsi tersebut, Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, hingga bertindak sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum yang dihadapi instansi pemerintah.
"Kejaksaan tidak hanya berada pada ranah penegakan hukum pidana, tetapi juga mencakup dukungan terhadap program-program strategis pemerintah, termasuk melalui penguatan tata kelola dan perlindungan kepentingan negara," ucap Kajari Kabupaten Kediri.
Ia menambahkan, Kejari Kabupaten Kediri siap menjadi mitra strategis dan konsultatif bagi BPJS Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN.
Pendampingan yang diberikan diharapkan lebih mengedepankan pendekatan preventif agar berbagai potensi permasalahan hukum dapat diidentifikasi dan diantisipasi sejak dini. (uji/mar)
