A Halim Iskandar. foto: antarajatim
Abdul Halim yang juga ketua DPW PKB Jatim itu berencana maju pada pemilihan gubernur mendatang. Dia juga sudah melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Saat ini BK DPRD Jatim mencermati langkah tersebut.
Menurut Basuki, keinginan Halim maju sebagai gubernur merupakan hak pribadi. Seluruh anggota dewan tidak bisa melarangnya. Namun, ada etika dan estetika yang harus didahulukan. Yakni, kepentingan seluruh rakyat Jawa Timur. “Karena itu, kami minta ketua maupun anggota dewan lainnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat tersebut,” ujar kader Partai Amanat Nasional itu.
Basuki mengakui, saat ini baru dua rapat paripurna yang tidak dihadiri. Dia menyerahkan palu sidang kepada wakil pimpinan dewan. Menurut aturan, anggota maupun ketua akan dikenai sanksi jika enam kali berturut-turut tidak hadir. “Tapi, kami tidak akan menunggu hingga yang bersangkutan tidak hadir sejumlah itu,” tegasnya.
BK bertanggung jawab dalam mengawasi, mencermati, meluruskan, dan menjaga kenyamanan di internal dewan. Pengawasan itu sangat objektif dan tidak tebang pilih. Saat ini kasus yang disorot masyarakat adalah ketua dewan. “Kami tetap perlakukan seperti anggota dewan lainnya, aturan harusditaati,’ jelasnya.
Halim Iskandar sendiri merasa apa yang dia lakukan tidak menyalahi aturan. Absen di dua rapat paripurna dinilai wajar. Apalagi dalam aturan ditegaskan, pimpinan sidang harus bergantian. “Artinya, tanpa saya yang memimpin sidang tetap sah dan bisa berlangsung,” katanya.
Dia membantah jika dirinya tidak pernah ngantor. Selama ini dia menyempatkan mampir ke kantor dewan. Memang, sering kali hanya sejenak untuk memastikan bagaimana kondisi di inernal dewan tersebut. “Jadi tidak ada masalah dengan apa yang saya lakukan selama ini,” ucapnya. (jawapos)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
