Sibuk Memburu Popularitas Cagub, Ketua DPRD Jatim Mbolos Ngantor

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kepekaan sosial Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar tampaknya sangat tipis. Buktinya, ia merasa tak bersalah meski mengabaikan tanggungjawabnya sebagai ketua dan anggota DPRD Jawa Timur karena sibuk meningkatkan popularitasnya untuk maju sebagai calon gubernur (cagub) Jatim.

Bahkan, dalam dua kali rapat paripurna, politisi PKB ini tidak hadir. Karena itu Badan Kehormatan (BK) DPRD Jatim menyayangkan langkah Halim Iskandar yang mengabaikan tanggungjawabnya terhadap rakyat Jawa Timur.

Dikonfirmasi mengenai itu, Abdul Halim tidak menampik bahwa dirinya sedang meningkatkan popularitas dengan blusukan. Dia menyatakan, ketidakhadirannya di kantor dewan juga tidak menyalahi aturan. Sebab, bila ketua berhalangan, masih ada empat wakil ketua yang siap menggantikan tugasnya. “Itulah enaknya jadi dewan,” kilahnya seperti dilansir Jawa Pos kemarin.

Seperti pada rapat paripurna 8 Maret lalu yang membahas raperda penguatan tenaga kerja dan raperda pencabutan perda. Rapat tersebut tidak dipimpin Abdul Halim. Palu sidang dipercayakan kepada Wakil Ketua DPRD Tjutjuk Sunario yang merupakan politikus Partai Gerindra.

Absennya Abdul Halim juga berulang saat rapat paripurna Senin lalu (14/3). Posisi pimpinan rapat pun diberikan kepada Wakil Ketua DPRD Jatim Ahmad Iskandar. Pada paripurna singkat itu, dibacakan penjelasan raperda perlindungan nelayan dari komisi B dan penyerahan pandangan fraksi atas raperda penguatan tenaga kerja.

Jarang hadirnya Abdul Halm itu menjadi rasan-rasan di lingkungan dewan. Akhirnya Badan Kehormatan DPRD Jatim turun tangan. Lembaga penegak martabat dewan itu meminta Halim Iskandar mengutamakan kepentingan masyarakat Jawa Timur. Artinya, tugas sebagai ketua dewan hendaknya lebih didulukan.

Anggota BK DPRD Jatim Basuki Babussalam mengatakan, seluruh kegiatan yang digelar di dewan sudah disepakati bersama melalui badan musyawarah (banmus). Seluruh anggota, termasuk ketua dewan, sudah mengetahui semua yang dijadwalkan. “Hendaknya, ketua dewan bisa menyesuaikan jadwal tersebut,” katanya.

Abdul Halim yang juga ketua DPW PKB Jatim itu berencana maju pada pemilihan gubernur mendatang. Dia juga sudah melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Saat ini BK DPRD Jatim mencermati langkah tersebut.

Menurut Basuki, keinginan Halim maju sebagai gubernur merupakan hak pribadi. Seluruh anggota dewan tidak bisa melarangnya. Namun, ada etika dan estetika yang harus didahulukan. Yakni, kepentingan seluruh rakyat Jawa Timur. “Karena itu, kami minta ketua maupun anggota dewan lainnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat tersebut,” ujar kader Partai Amanat Nasional itu.

Basuki mengakui, saat ini baru dua rapat paripurna yang tidak dihadiri. Dia menyerahkan palu sidang kepada wakil pimpinan dewan. Menurut aturan, anggota maupun ketua akan dikenai sanksi jika enam kali berturut-turut tidak hadir. “Tapi, kami tidak akan menunggu hingga yang bersangkutan tidak hadir sejumlah itu,” tegasnya.

BK bertanggung jawab dalam mengawasi, mencermati, meluruskan, dan menjaga kenyamanan di internal dewan. Pengawasan itu sangat objektif dan tidak tebang pilih. Saat ini kasus yang disorot masyarakat adalah ketua dewan. “Kami tetap perlakukan seperti anggota dewan lainnya, aturan harusditaati,’ jelasnya.

Halim Iskandar sendiri merasa apa yang dia lakukan tidak menyalahi aturan. Absen di dua rapat paripurna dinilai wajar. Apalagi dalam aturan ditegaskan, pimpinan sidang harus bergantian. “Artinya, tanpa saya yang memimpin sidang tetap sah dan bisa berlangsung,” katanya.

Dia membantah jika dirinya tidak pernah ngantor. Selama ini dia menyempatkan mampir ke kantor dewan. Memang, sering kali hanya sejenak untuk memastikan bagaimana kondisi di inernal dewan tersebut. “Jadi tidak ada masalah dengan apa yang saya lakukan selama ini,” ucapnya. (jawapos)