Komjen Pol Tito Karnavian. foto: tempo.co
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian, MA PhD akhirnya dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Pol Badroddin Haiti yang memasuki pensiun,
Prestrasi Tito cukup banyak. Tahun 2001, Tito memimpin tim Kobra dan berhasil menangkap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra Presiden pertama RI Soeharto, dalam kasus pembunuhan hakim agung Syafiuddin Kartasasmita.
Semasa berkiprah di kepolisian, ia berpengalaman di bidang terorisme. Banyak prestasi yang ia peroleh setelah memimpin tim Densus 88 Polda Metro Jaya.
Salah satunya adalah penangkapan teroris Azahari Husin dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, pada 2005. Selain itu, ia juga membongkar jaringan teroris pimpinan Noordin M Top tahun 2009.
Setelah itu, ia diangkat menjadi Kepala Densus 88 Antiteror. Ia hanya memimpin unit tersebut selama setahun, kemudian dimutasi menjadi Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT.
Dari BNPT, Tito bertolak ke Papua dan memimpin Polda Papua selama dua tahun. Kemudian ia kembali ke Jakarta dan dipercaya sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri. Setelah itu, barulah dia dimutasi menjadi Kapolda Metro Jaya.
Karier gemilang Tito bisa dilihat dari kesuksesannya semasa sekolah. Tito merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1987 dengan menerima penghargaan Adhi Makayasa.
Tito mengenyam pendidikan SMA Negeri 2 Palembang kemudian melanjutkan pendidikan Akabri tahun 1987. Tito menyelesaikan pendidikan di Universitas Exeter di Inggris tahun 1993 dan meraih gelar MA dalam bidang Police Studies, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tiggi Ilmu Kepolisian (STIK)di Jakarta tahun 1996 dan meraih Strata 1 dalam bidang "Police Studies".
Tito lahir di Palembang Sumatera Selatan 26 Oktober 1964. Berarti sekarang berusia 51 tahum. Tito termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Bareskrim, yang melumpuhkan teroris Dr Azahari dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005. Ia mendapat penghargaan dari Kapolri saat itu, Jenderal Sutanto bersama dengan para kompatriotnya, Idham Aziz, Petrus Reinhard Golose serta Rycko Amelza Dahniel dan kawan-kawan.
Juru bicara Kepresidenan Johan Budi SP mengatakan, pengajuan nama Tito
Karnavian ke DPR dilakukan baru hari ini. Bahkan dia menegaskan, pengajuan nama
Tito Karnavian sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
"Proses pergantian Kapolri yang dilakukan Presiden adalah merujuk pada
Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI," ujar Johan ketika
dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (15/6/2016).
Dia menegaskan, penunjukan jabatan Kapolri adalah hak prerogatif Jokowi selaku Presiden. Namun, Jokowi sudah meminta masukan dari beberapa pihak sebelum mengajukan nama Tito Karnavian.
Masukan itu, kata dia dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), internal Polri dan publik. "Nama Tito Karnavian adalah salah satu dari beberapa nama yang diajukan oleh Kompolnas kepada Presiden," jelasnya.
Lalu bagaimana dengan PDIP yang selama ini getol mendukung Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri?
”Saya memperkirakan akan ada turbulensi di internal Polri karena terjadi potong generasi yang dilakukan oleh jokowi. Turbulensi itu memengaruhi kinerja Polri," kata anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu di Gedung DPR RI, Jalarta, Rabu (15/06/2016).
Namun ia yakin, penunjukan Kepala BNPT yang akan menimbulkan turbulensi di internal Polri sudah dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi. "Presiden sudah pertimbangkan hal itu," kata dia.
Apakah PDI Perjuangan kecewa dengan dipilihnya Tito. Padahal PDI Perjuangan menjagokan Budi Gunawan untuk menggantikan Badrodin Haiti?
"PDI Perjuangan menghormati pilihan calon kapolri oleh presiden. PDI Perjuangan memberikan masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah agar pemilihan calon Kapolri penuhi aspek kepangkatan, jenjang karir dan soliditas di internal polri," kata Masinton.
Para politisi PDIP memang sangat gigih mendukung Komjen Budi Gunawan. Maklum, Budi Gubawan dikenal sangat dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Para politisi PDIP bahkan paling vokal menentang wacana perpanjangan tugas Kapolri Badroddin Haiti.
Beberapa hari sebelum Jokowi mengajukan nama Titp bahkan Masinton mengatakan sosok Budi Gunawan cocok menjadi Kapolri. Hal itu terbukti dengan lolosnya BG saat engikuti tes kelayakan yang diselenggarakan DPR tahun lalu.
Apalagi, saat ini kasus yang menyeret namanya sebagai salah satu pejabat Polri yang memiliki rekening gendut dan diduga terlibat korupsi tersebut sudah selesai.
“Kasusnya juga kan sudah clear tinggal kita tunggu saja bagaimana Presiden. Kita serahkan semua ke Presiden bagaimana hasilnya siapa yang dipilih semua masih memiliki peluang untuk dipilih,” tegasnya. Ia minta jangan kasus rekening gendut jangan diungkit-ungkit lagi agar tak gaduh.
Namun kader PDIP yang lain yaitu Wakil Ketua Komisi III DPR dari F-PDIP Trimedya Pandjaitan mengaku menerima calon Kapolri pilihan Jokowi. "Tentu kita harus menghormati pilihan dari Presiden bahwa Pak Tito yang diusulkan sebagai calon Kapolri," kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari F-PDIP Trimedya Pandjaitan kepada wartawan, Rabu (15/6/2016).
Trimedya menyambut baik Presiden memilih calon Kapolri baru dan tak memutuskan
memperpanjang jabatan Jenderal Pol Badrodin Haiti. PDIP akan membahas lebih
jauh soal pencalonan Komjen Tito.
"Kita merasa pemilihan Kapolri yang baru itu langkah yang baik. Kita
menghormati hak prerogatif Presiden," ujar Trimedya.
