Noto Utomo, Anggota FPDIP.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Genderang perang terhadap segala bentuk pungli (pungutan liar) yang sudah ditabuh Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, mendapatkan respon positif DPRD Gresik.
Mereka meminta agar program tersebut tidak hanya manis di bibir. Artinya, sekadar pernyataan belaka. Namun, implementasinya hanya tajam di bawah sedangkan tumpul di atas.
Baca Juga: 4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Maksudnya, pelaku pungli yang ditindak hanya PNS (pegawai negeri sipil) rendahan atau pejabat bawahan. Sedangkan, pejabat yang memiliki jabatan tinggi baik di tingkat level eselon III hingga II yang terbukti pungli, tidak ditindak.
"Kami meminta agar Bupati dalam memberlakukan kebijakan berantas pungli tidak tebang pilih," pinta anggota FPDIP DPRD Gresik, Noto Utomo, Jumat (4/10).
Menurut Noto, sebagai anggota legislatif, ia sangat respek dengan langkah Bupati yang meminta Inspektorat mengusut tuntas dugaan pungli yang melibatkan Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pasar, Hadi Susanto, yang membawai wilayah Pasar Kebomas, Giri dan Driyorejo.
Baca Juga: Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan
Langkah tersebut merupakan gebrakan di saat kepercayaan masyarakat mulai pudar terkait keseriusan Pemkab Gresik memberantas dugaan pungli yang telah mengakar kuat di lembaga pendidikan.
"Terus terang gebrakan Pak Bupati memberantas pungli ini dirasakan masyarakat seolah adanya secerca cahaya sebagai itikad baik untuk memerangi dugaan pungli di semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Terlebih, di pendidikan yang selama ini mendapatkan sorotan tajam masyarakat," ungkap Anggota Komisi D DPRD Gresik ini.
Noto mengaku, sebelum adanya kasus dugaan pungli di UPT Pasar di bawah naungan Diskop UKM dan Perindag terungkap, mendengar kabar ada kasus serupa dugaan pungli di Dinas Pendidikan. "Namun, kasusnya sengaja tidak dimunculkan di permukaan. Sehingga, kasusnya menguap," terangnya.
Baca Juga: SK Turun, DPP PDIP Tunjuk Mujid Pimpinan DPRD Gresik
Kabarnya, lanjut Noto, pelaku dugaan pungli itu dilakukan oleh oknum pejabat terkait penataan pejabat jelang mutasi gerbong I di pemerintahan SQ jilid II. "Karena itu,kami akan mencari tahu kebenarannya," ungkapnya.
Karena itu, dalam menggalakkan program berantas pungli atau saat ini disebut Saber (sapu bersih) pungli, Bupati disarankan membentuk tim semacam satgas (satuan tugas). Tim itu nantinya bertugas untuk mengawasi dan menangani dugaan pungli yang dilakukan oknun PNS maupun pejabat di lingkup Pemkab Gresik.
"Kami yakin jika tim ini bekerja dengan baik dan fair tidak akan ada pejabat atau PNS yang mencoba pungli. Semua ini kami lakukan semata-mata sebagai bentuk dukungan FPDIP terhadap kebijakan bupati," pungkas politisi muda PDIP asal Bungah ini. (hud/rev)
Baca Juga: SK DPP PDIP untuk Pimpinan DPRD Gresik Definitif Belum Turun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
