MUI Kabupaten Gresik saat menjamu Kapolres dan Dandim 0817 Gresik di kantor MUI komplek MAG. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
BERITA TERKAIT:
- Kiai-Kiai di Gresik Resah Resah Didata dan Didatangi Polisi, Ini Alasan Polres
- Pengamat: Pendataan Ulama dan Kiai tidak Dibenarkan Undang-Undang, Harus Dihentikan
- Kritik Langkah Polisi Lakukan Pendataan Kiai, PKS: Ini Teror
Sementara Dr. Abdul Kholiq, mengungkapkan pasca adanya pendataan tersebut, muncul dugaan di masyarakat bahwa kiai dan ulama akan dijadikan alat kekuasan Polri seperti tahun 1977 dan 1978. Hal inilah yang membuat keresahan di kalangan ulama dan kiai.
"Jangan sampai para kiai, para ulama dikriminalisasi untuk dijadikan alat kekuasaan, baik Polri maupun TNI. Kalau memang ingin pendataan kan cukup datang, silaturahmi lalu ngobrol. Ngapain pakai pendataan," cetusnya.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Gresik AKBP Boro Windu Danandito menyatakan jika pendataan kiai untuk menjalin silaturahim antara aparat kepolisian dengan kiai dan ulama.
"Pendataan itu bisa dikatakan sebagai jembatan. Sehingga, kalau nanti ada Pak Kapolda atau pimpinan yang mau berkunjung ke kiai tersebut sudah tidak kebingungan alamat kiai yang dituju," dalih mantan Kapolres Mojokerto ini.
Menurut dia, keresahan yang ditimbulkan dari pendataan ini merupakan akibat adanya program yang tidak jalan. "Ada yang miss. Karena itu, kami akan lakukan perbaikan. Pendataan kiai akan terus dilanjutkan. Cuma teknisnya nanti berubah. Nanti yang datang ke kiai langsung Kapolres atau Kapolsek, bukan anggota," pungkasnya.
Sementara Dandim 0817 Gresik Letkol (Arm) Widodo Pudjianto mengimbau agar masyarakat segera melapor jika terjadi permasalahan, khususnya soal TNI. "Kami siap menerima masukan dan kalau ada apa-apa soal TNI tolong langsung disampaikan," katanya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
