Karyawan PT. Smelting saat demo di DPRD Gresik, beberapa waktu lalu. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Janji Komisi D DPRD Gresik memanggil manajemen PT. Smelting atas kebijakan PHK (pemutusan hubungan kerja) sepihak sebanyak 309 karyawan/buruh tak terealisasi.
Terbukti, hingga Senin (20/2), Komisi yang membidangi perburuhan ini belum juga mendatangkan manajemen PT. Smelting maupun Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk hearing terkait PHK tersebut.
BACA JUGA:
- PT Smelting Dukung Gelaran Batik Fashion Street di Ajang Dekranasda Fest 2024
- Wabup Gresik dan Presdir PT Smelting Resmikan Wall Climbing KONI Usai Direvitalisasi
- Ekspansi Smelting di Gresik Diresmikan Presiden, Khofifah Optimis Perkuat Sektor Hilirisasi Jatim
- 6 Ekor Komodo Hasil Breeding TSI, Smelting, dan KLHK RI Dilepasliarkan ke Cagar Alam Wae Wuul NTT
Hingga berita ini diturunkan, BANGSAONLINE.com masih berusaha menghubungi sejumlah anggota Komisi D. Noto Utomo (FPDIP) misalnya, berkali-kali dihubungi melalui telepon selulernya tidak diangkat.
Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik Solihudin (FKB) selaku koordinator Komisi D juga belum bisa memberikan klarifikasi terkait belum dilakukannya pemanggilan terhadap manajemen PT. Smelting dan Disnakertrans.
"Saya masih di Rumah Sakit, sorry mas, masih cek," kata Sholihudin kepada BANGSAONLINE.com melalui aplikasi chatting WhatsAppnya, Senin (20/2).
BERITA TERKAIT:
- Ini Alasan 309 Karyawan PT Smelting Gresik Mogok Kerja hingga Berujung PHK
- Buntut PHK 309 Buruh, Komisi D DPRD Gresik Panggil Manajemen PT. Smelting
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 309 karyawan PT. Smelting korban PHK menggelar demo di kantor DPRD Gresik, Senin (6/2) lalu. Mereka menuntut dipekerjakan kembali karena pihak PT. Smelting dianggap melanggar kesepakatan PKB (Perjanjian Kerja Bersama).
Ratusan buruh itu di-PHK karena sebelumnya melakukan mogok kerja berhari-hari.
Menurut Wakil Ketua Serikat Pekerja FSPMI PT. Smelting Ali Rifai, mogok kerja dipilih sebagai langkah terakhir akibat gagalnya perundingan pembahasan PKB VIII yang seharusnya berlaku di tahun 2017 ini.
"Semua pasal atas draft yang diajukan manajemen banyak sekali yang merugikan pihak pekerja dan serikat. Sehingga sampai dengan waktu yang ditentukan perundingan berakhir deadlock. Sehingga pihak serikat pekerja FSPMI PT Smelting memutuskan melakukan mogok kerja selama 1 bulan sesuai surat yang ditulis ke pihak-pihak terkait sejak tanggal 19 Januari 2017," kata Ali Rifai.
Kala itu para karyawan ditemui oleh Ketua Komisi D Muntarifi (almarhum), dan Wakil Ketua DPRD Solihudin.
Solihudin dalam pertemuan itu menjanjikan akan memanggil pihak PT. Smelting. "Kami agendakan panggil Smelting dan Disnakertrans antara 11-17 Februari 2017," janjinya. (hud/rev)
