Febriyana Meldyawati
"Maksimal 14 hari kerja setelah diajukan ke Gubernur, nanti yang melantik ketua PN Mojokerto. Setelah ada ketua definitif, kerja dewan sudah bisa jalan," paparnya.
"PAN dan PKB sampai sekarang belum menentukan sikap, masih dibahas di internal partai. Kami berharap surat sudah kami sampaikan," tandasnya.
Sejumlah agenda penting Pemkot dan DPRD Kota Mojokerto mandeg pasca OTT KPK atas kepala DPUPR Wiwiet Febriyanto dan tiga pimpinan lembaga legislatif, dua pekan silam. Serangkaian agenda penting daerah musti digodog kedua belah pihak selama bulan Juli ini diantaranya pembahasan KUA-PPAS, P-APBD, pembahasan perda-perda inisitif dan usulan eksekutif.
Sejauh ini, pihak Sekretaris DPRD telah melayangkan surat permohonan pengisian pimpinan Dewan pengganti Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq kepada tiga partai masing-masing PDI Perjuangan, PKB dan PAN.
"Kita berharap partai segera menunjuk pengganti dari tiga pimpinan DPRD tersebut. Sebab, sejumlah agenda penting bersama harus dijalankan terutama pada akhir Juli nanti ada pembahasan KUA-PPAS, P-APBD termasuk pembahasan perda-perda inisitif dan usulan eksekutif," cetus Sekwan, Mokhamad Effendy.
Pihak Dewan, lanjutnya, juga mengagendakan pembahasan APBD 2018 yang otomatis butuh pimpinan definitif. "Apalagi eksekutif sudah mengirimkan LPPD yang harus dibahas segera," tambahnya.
Ia mengungkapkan sejauh ini pihaknya sudah mendesak tiga struktural partai agar segera melakukan pengisian pimpinan. Ketiga partai yakni PDI Petjuangan, PAN dan PKB yang suratnya sudah kita luncurkan sebelum Idul Fitri lalu. (yep)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
