Bulan Juli DPRD Gresik Tuntaskan Pembahasan LKPJ APBD 2017

GRESIK,BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik segera malanjutkan sejumlah program atau kegiatan yang sempat tertunda libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1439 H/2018. Salah satu agenda dalam waktu dekat adalah menuntaskan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun APBD 2017.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Gresik Moh. Syafi' AM didampingi Sekwan Darmawan, Kamis (28/6). Menurut Syafi', pembahasan LKPJ akhir tahun APBD 2017 dilakukan setelah adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara hasil audit BPK menunjukkan bahwa tata kelola keuangan APBD Pemkab Gresik tahun 2017 berkategori baik dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Penghargaan ini menguatkan perolehan WTP dua tahun sebelumnya. Bahwa, tata kelola keuangan Pemkab Gresik dari tahun ke tahun terus menunjukkan grafik yang bagus. Hal ini tak lepas dari terbangunnya kemitraan yang baik antara Pemkab dengan DPRD, insan pers, dan semua komponen masyarakat," papar politikus PKB ini.

Namun demikian, Syafi' mengingatkan bahwa tetap ada evaluasi sejumlah program/kegiatan yang telah dilakukan pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Untuk evaluasi tersebut telah kami serahkan di masing- komisi yang membidanginya," pungkasnya.

Sementara Ketua Komisi I Eddy Santoso menyatakan pihaknya menemukan banyak evaluasi atas kinerja OPD yang menjadi mitra komisinya dalam LKPK APBD 2017. Di antaranya terkait kinerja ASN/PNS.

"Evaluasi ASN ini menjadi salah satu stressing (penekanan) Komisi I. Masih banyak ASN yang ditemukan etos kerjanya kurang baik. Hal ini bisa jadi karena faktor lemahnya pengawasan atau karena faktor lain yang perlu ditangani serius," papar Ketua DPC Partai Demokrat Gresik ini.

"Saya dan teman-teman Komisi I sudah berkali-kali mengundang Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Bahkan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam dengar pendapat (hearing) untuk menyikapi masalah tersebut," ungkapnya.

Eddy Santoso mengaku komisinya juga meminta kepada tim disiplin pegawai agar intens sidak ke sejumlah OPD, terlebih di kantor-kantor kecamatan. Sebab, ia mendapatkan banyak pengaduan bahwa petugas terkadang tak ada di kantor pada jam-jam kerja.

"Tidak adanya mereka itu karena sedang nongkrong di warung kopi, tugas luar, atau tak masuk kerja? Makanya perlu diintensifkan sidaknya tim disiplin pegawai," ujarnya.

Selain itu, Eddy juga mengevaluasi pelayanan di puskesmas maupun Pustu (Puskesmas Pembantu). Sebab, masyarakat banyak yang mengadu hanya dilayani perawat karena dokter belum datang.

"Makanya, penertiban tugas dokter di puskesmas/pustu juga harus ditingkatkan. Jangan sampai dokter-dokter yang dibayar dengan uang APBD lebih mementingkan praktik medis mereka di rumah atau layanan kesehatan lain. Karena hal ini selain merugikan masyarakat, juga pemerintah," pungkasnya. (hud/rd)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News