Komisi IV DPRD Gresik saat hearing dengan petugas PKH.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi IV DPRD Gresik menggelar hearing dengan sejumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), di ruang komisi, Senin (8/4).
Hearing sebagai tindaklanjut terkait laporan adanya temuan di wilayah Kecamatan Duduksampeyan, bahwa ada warga mampu yang mendapatkan PKH. Sementara, warga tak mampu justru tak mendapatkan.
Baca Juga: Empat Pimpinan DPRD Gresik Definitif Resmi Dilantik
"Jadi, di Duduksampeyan itu seorang yang mampu naik haji mendapatkan PKH, sementara warga tak mampu tak dapat. Makanya, kami datangkan petugas PKH untuk kroscek," ujar Anggota Komisi IV DPRD Gresik Noto Utomo kepada BANGSAONLINE.com, Senin (8/4).
Menurut Noto, Komisi IV selama ini banyak menerima laporan bahwa penerima PKH salah sasaran. Ia menduga hal ini disebabkan database kemiskinan yang dimiliki pemerintah pusat tak sinkron dengan data milik Pemkab Gresik.
"Faktor lain kurang selektifnya verifikasi yang dilakukan oleh petugas PKH. Fakta ini kata petugas PKH, karena kurangnya tenaga," sambungnya.
Baca Juga: 4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Selain itu, lanjut Noto, juga ada temuan bahwa sejumlah penerima PKH merupakan keluarga petugas PKH. "Juga banyak keluarga dari perangkat desa yang mendapatkan PKH meski mampu," urai politikus PDIP ini.
Terkait hal ini, Noto meminta kepada pendamping PKH dan Bappeda agar menindaklanjutinya. "Jangan sampai ada lagi karena keluarga petugas PKH, keluarga perangkat desa, meski kaya dimasukkan data dan mendapatkan PKH. Sementara warga yang miskin karena tak punya kedekatan tak didata masuk program bantuan," terangnya.
"Kasusnya banyak sekali. Makanya, validasi data penerima bantuan pemerintah itu penting dan harus dilakukan," pungkasnya. (hud/ian)
Baca Juga: Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
