Warga Desa Buluh saat memblokir pintu TPA. foto: FAUZI/ BANGSAONLINE
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah sudah berencana untuk merelokasi TPA Desa Buluh. Bahkan sejak tahun 2017 dan 2018 sudah dianggarkan Rp 30 miliar untuk pembelian lahan. Namun, dana itu akhirnya tak terserap karena sulitnya mencari lahan.
"Selama belum ada solusi, saya tidak bisa meminta rakyat untuk membuka. Sehingga harus ada penyelesaian yang tuntas. Masyarakat ingin TPA ini direlokasi. Kalau ada yang membuka, saya tidak bisa menanggung risiko yang terjadi. Karena ini suara dari masyarakat," ujar legislator yang berangkat dari dapil Socah ini.
Menanggapi penutupan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Hadari berharap warga Desa Buluh bisa bijak. "Bahwa aset yang dimiliki ini satu-satunya hanya di Desa Buluh saja dan tidak miliki cadangan lain. Kalau ditutup berarti kita tidak bisa melakukan pengangkutan sampah di masing-masing TPS. Saya berharap masyarakat bisa memiliki kebijakan kearifan lokal dengan mempertimbangkan kembali tindakannya," ujar Hadari.
Ia menegaskan, pemkab selama ini tidak tinggal diam. "Pemerintah tentu ingin segera merelokasi dan akan melakukan pembangunan dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian PU dan siap untuk membangun di tahun ini, asalkan tanahnya sudah siap. Yang jadi masalah kan, susahnya mendapatkan lahan yang disetujui oleh masyarakat. Sehingga anggarannya kita kembalikan lagi ke pemerintah daerah," ungkapnya.
"Saya berharap masyarakat tetap memiliki pemikiran kearifan lokal. Karena ketika berbicara tentang sampah ini tidak hanya berbicara perseorangan, namun masyarakat lainnya. Jadi dengan adanya tindakan ini bisa menjadi mendatang masalah baru," pungkasnya. (uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
