Tabel data alokasi anggaran pendidikan di Jawa Timur tahun 2019. foto: ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Masyarakat Kabupaten Gresik dihebohkan dengan beredarnya tabel data alokasi anggaran untuk pendidikan di Kabupaten Gresik. Dalam data tersebut, Kabupaten Gresik masuk urutan terbuncit.
Mengacu tabel yang tertulis bersumber dari Kemendagri per bulan November 2019 itu, bahwa Kabupaten Gresik hanya mengalokasikan anggaran untuk pendidikan di luar dana transfer daerah (APBD murni) sebesar 0,40 persen. Sedangkan apabila dikombinasikan dengan dana transfer, baru lah anggaran pendidikan di Kabupaten Gresik mencapai 15,61 persen.
Baca Juga: 4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Sementara kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran pendidikan murni APBD dan dana transfer tertinggi ditempati Kabupaten Banyuwangi. Yakni APBD murni mencapai 20,04 persen, sementara dengan dana transfer mencapai 34,73 persen.
Namun, data ini disanggah oleh DPRD Gresik yang membahas anggaran pada APBD 2019. "Itu data tak jelas, data bisa menyesatkan," ujar Anggota Banggar DPRD Gresik, Faqih Usman kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (4/3).
Faqih menduga, rendahnya alokasi anggaran dari APBD Gresik murni yang hanya 0,40 persen seperti tertera dalam tabel tersebut, hanya dilihat dari sisi belanja langsung.
Baca Juga: Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan
"Bisa jadi yang dilihat hanya sektor belanja langsung di Dinas Pendidikan, bukan keseluruhan. Sepengetahuan kami persentase anggaran pendidikan 2019 sudah mencapai 32 persen," terang Faqih.
Senada diungkapkan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda. Menurutnya, untuk mengetahui alokasi anggaran pendidikan, tidak bisa hanya dilihat pada belanja langsung di Dinas Pendidikan.
"Namun, harus dilihat dari jenis belanja lain yang diperuntukkan ke urusan pendidikan. Dan alokasi anggaran untuk itu jauh lebih besar dari belanja langsung di Dinas Pendidikan Gresik," ungkapnya.
Baca Juga: SK Turun, DPP PDIP Tunjuk Mujid Pimpinan DPRD Gresik
Ia mengungkapkan sejumlah pos belanja di pendidikan Kabupaten Gresik, mulai belanja hibah ke lembaga pendidikan swasta, belanja hibah untuk bantuan operasional sekolah (BOS) APBD untuk SD, MI, SMP, MTs.
"Itu untuk sekolah negeri dan swasta, madrasah diniyah (madin), pondok pesantren (ponpes), insentif guru swasta baik di sekolah negeri maupun swasta. Kalau ditotal dari APBD murni, maka persentase ya lebih 29 persen atau di atas jauh dari data tersebut," terang Ketua Fraksi Amanat Pembangunan DPRD Gresik ini.
Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Gresik pada APBD 2019, sudah lebih dari 20 persen untuk APBD murni.
Baca Juga: SK DPP PDIP untuk Pimpinan DPRD Gresik Definitif Belum Turun
Ia menyontohkan belanja Bosda sekolah swasta yang mencapapai 112 miliar. "Itu saja hitungannya sudah sama dengan 3,4 persen," kata Ketua DPD Golkar Gresik ini.
"Belum lagi, yang hibah Bosda dan untuk sarana prasarana (saspras) sekolah swasta pada APBD 2019 mencapai Rp 98 miliar dari anggaran Rp 2,8 triliun, sudah berapa persen itu. Nah, ini muncul APBD murni cuma 0,40 persen, berarti ya gak sesuai dengan kondisi riilnya," pungkasnya. (hud/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
