Pemkab Gresik Berencana Naikkan Anggaran Bantuan Dampak COVID-19 Jadi Rp 220 Miliar

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda mengungkapkan, Pemkab Gresik berencana menambah anggaran Rp 100 miliar untuk jaring pengaman sosial dampak virus Corona (COVID-19), sehingga total alokasi untuk program itu direncanakan mencapai Rp 220 miliar.

"Data ini kami dapatkan saat hearing dengan Kepala Pelaksana BPBD Tarso Sagito dan Kepala Dinsos Sentot Supriyohadi saat kami tanya soal bantuan dampak COVID-19, di ruang Komisi IV," ujar Huda kepada BANGSAONLINE.com, Senin (20/4).

Menurut Huda, rencana awal anggaran untuk program jaring pengaman sosial dampak COVID-19 sebesar Rp 120 miliar yang diambilkan dari pos dana tak terduga APBD 2020.

Namun, berdasarkan pembahasan lagi oleh tim Pemkab Gresik, bantuan itu dinaikkan. Mengacu data awal, bantuan Rp 120 miliar itu diperuntukkan bagi 150 ribu kepala keluarga (KK). Masing-masing KK hanya mendapatkan Rp 200 ribu per bulan selama 4 bulan yakni April, Mei, Juni, dan Juli.

Sementara untuk bantuan sama yang diambilkan dari Dana Desa (DD) maupun bantuan pangan non tunai (BPNT), dan bantuan lain, nilainya mencapai Rp 600 ribu per KK per bulan.

"Sehingga, nominal bantuan program jaring pengaman sosial akan dinaikkan biar sama, sehingga akan ada tambahan Rp 100 miliar," ungkapnya.

Nantinya, penerima bantuan jaring pengaman sosial sebanyak 150 KK juga akan menerima Rp 600 ribu per bulan. "Cuma bantuan tersebut akan diberikan selama 3 bulan, April, Mei, dan Juni seperti DD," terang Huda.

Ditambahkannya, untuk pencairan bantuan dampak COVID-19, masih menunggu data dari masing-masing desa. "Jadi, data dari desa untuk penerima belum klir, sehingga belum bisa dicairkan," pungkasnya. (hud/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News