Menkes Setujui PSBB di Malang Raya, Gubernur Khofifah: Semoga Efektif

"Kalau untuk Pergub, pedomannya sama dengan yang dijadikan acuan saat penerapan PSBB di Surabaya Raya, yaitu Pergub Nomor 21 Tahun 2020. Nah, untuk Perbup dan Perwali Kota Malang dan Kota Batu, kami sudah mendapatkan update bahwa draft aturan tersebut sedang disusun. Maka yang butuh dilakukan ke depan adalah mulai sosialisasi ke masyarakat sekiranya tiga hari sebelum PSBB benar-benar diterapkan," urai Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah juga menyebutkan bahwa sebelum penerapan PSBB Malang Raya, kini tengah disiapkan bersama terkait pengaturan teknis mulai pembatasan kerumumunan, pengaturan penyekatan untuk check point, kesiapan petugas yang berjaga, kesiapan untuk dapur umum, dan juga mekanisme pemberlakukan sanksi.

Nantinya, penerapan PSBB di Malang Raya juga akan dilakukan bertahap. Yaitu mulai tahap sosialisasi, tahap imbauan dan teguran, dan tahap teguran dan penindakan. Meski begitu Gubernur Khofifah memastikan bahwa seluruh pihak pelaksana akan tegas menjalankan aturan penerapan PSBB sehingga pemberlakukan PSBB di Malang Raya bisa berjalan efektif dan signifikan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pengajuan penerapan PSBB di Malang Raya merupakan hasil kesepakatan antara kepala daerah Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu serta Gubernur Jawa Timur bersama Forkopimda Provinsi dan kabupaten/ kota setelah mendengar hasil kajian epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya (FKM Unair).

Dari kajian epidemiologi tersebut, menghasilkan penilaian bahwa kawasan Malang Raya sudah saatnya untuk diterapkan PSBB karena skornya terhadap indikator dalam Permenkes tentang PSBB sudah mencapai skor maksimal yaitu 10. Oleh sebab itu, diharapkan dengan penerapan PSBB di Malang Raya ini, akan secara signifikan dan efektif dalam memutus mata rantai penularan covid-19. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News