Jika Santri Wajib Rapid Test Sebelum Masuk Ponpes, Biayanya Harus Ditanggung Pemerintah

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pemangku pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Gresik, meminta kepada Pemkab maupun DPRD setempat agar melakukan antisipasi menyongsong kembalinya para santri ke ponpes.

Sebab, saat ini Indonesia masih berstatus pandemik virus Corona (Covid-19), meski pemerintah sedang menggodok kebijakan relaksasi dan new normal secara bertahap.

"Untuk mencegah kejadian tak diinginkan seperti mencegah agar santri tak terpapar Covid-19, kami selaku pemangku ponpes meminta Pemkab Gesik melakukan proteksi," ujar Pengasuh Ponpes Bumi Aswaja Wonokerto Kecamatan Dukun, KH. Irsyadul Ibad kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (11/6).

Misalnya, kata Kiai Irsyad, para santri harus dilakukan rapid test sebelum masuk Ponpes sebagai screening awal apakah terpapar Covid-19 atau tidak. Mengingat, di Kabupaten Gresik bertebaran ratusan ponpes yang memiliki puluhan ribu santri dari berbagai belahan daerah di Indonesia. Bahkan, ada santri yang berasal dari luar negeri (LN).

"Mereka berasal dari berbagai daerah dan negara yang masuk zona merah Covid-19, bahkan pernah lockdown. Untuk itu, perlu dilakukan antisipasi seperti rapid test, dan pemberlakukan protokol kesehatan lain," ungkapnya.

Nah, jika nanti santri harus dilakukan rapid test sebelum masuk ponpes, Kiai Irsyad meminta pemerintah menanggung biayanya, termasuk membantu kebutuhan protokol kesehatan SOP Covid-19 lain.

"Kalau rapid test itu dibebankan wali santri kasihan. Sebab mahal, terlebih saat ekonomi susah seperti ini. Makanya, kami meminta pemerintah yang tanggung biayanya," terangnya.

Lanjut Kiai Irsyad, pihaknya juga mengharapkan ada bantuan pemerintah berupa bilik semprot disinfektan di setiap pintu masuk Ponpes. "Bilik ini untuk mensterilkan badan, dan pakaian santri dari paparan virus," terangnya.

Kiai Irsyad lebih jauh mengungkapkan, saat ini santri belum kembali ke ponpes. Sebab, bulan Juni ini mereka masih berkegiatan dengan sistem daring (dalam jaringan/online) di rumah masing-masing.

"Para santri memasuki libur panjang mulai tanggal 20 Juni sampai 12 juli 2020. Kemudian, pada 13 Juli menurut kalender pendidikan, kembali masuk," pungkasnya.

Senada dengan Kiai Irsyad, Ketua Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) DPRD Gresik, Khoirul Huda menyatakan, kalau dirinya setuju jika biaya rapid test terhadap santri dibebankan kepada pemerintah.

Ketua Fraksi Golkar, Wongso Negoro juga menyampaikan hal serupa. "Seyogyanya anggaran dibebankan kepada APBD. Perlu pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik. Mengingat kebutuhan anggarannya cukup besar," pungkasnya. (hud/rev)