PKS Jatim Minta Kebijakan Perlindungan Nakes Ditingkatkan

PKS Jatim Minta Kebijakan Perlindungan Nakes Ditingkatkan Ketua Umum DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan saat menyerahkan bantuan kepada tenaga kesehatan (nakes) beberapa waktu lalu.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Semakin banyaknya tenaga kesehatan (nakes) yang gugur akibat terpapar Covid-19, membuat banyak pihak prihatin. Di Jawa Timur, tercatat 176 lebih tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19. Sebanyak 111 di antaranya perawat. Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya dan Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jatim, dari jumlah yang terpapar tersebut, setidaknya 10 dokter dan 8 perawat telah meninggal dunia.

Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jatim meminta pemerintah agar memberikan perhatian lebih kepada para tenaga kesehatan. Ketua Umum DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan menyampaikan pentingnya peran para nakes ini.

Baca Juga: Ikhtiar Menangkan Khofifah-Emil, DPW PKS Jatim Konsolidasikan Kader

"Kita semua prihatin atas banyaknya nakes yang terpapar. Ini menandakan perlindungan kita terhadap mereka masih belum optimal. Padahal para nakes inilah yang sangat berperan dalam penanganan wabah Covid-19," ujar politikus yang akrab disapa Kang Irwan itu, Senin (6/7/2020).

Irwan menuturkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, memastikan ketersediaan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap di tiap rumah sakit.

"Baju Hazmat, masker N95, dan APD lainnya mesti dalam kondisi tersedia dalam stok yang memadai. Pemerintah harus cek satu demi satu di lapangan," katanya.

Baca Juga: Bersama Khofifah-Emil, DPW PKS Jatim Jaga Komitmen Politik Santun

Kedua, lanjut Irwan, memastikan bangunan dan manajemen rumah sakit telah disesuaikan dengan protokol Covid-19.

"Misalnya memisahkan koridor pasien Covid-19, ruang ganti nakes yang memadai, ruang istirahat, juga asupan gizi bagi para nakes. Ini kalau tidak dicek satu-satu bisa terabaikan," tuturnya.

Ketiga, menurut Irwan adalah perlindungan hukum dan keamanan. "Ada nakes yang dituduh tidak memperlakukan pasien dengan baik padahal sudah sesuai protokol Covid-19. Ada pula yang digerudug keluarga pasien karena ingin mengambil jenazah. Ada juga yang memaksa membawa pulang pasien Covid-19. Ini perlu perlindungan dari aparat keamanan agar beban nakes tidak ditambah dengan kekerasan fisik atau pun kriminalisasi," jelasnya.

Baca Juga: Pasangan Khofifah-Emil Dapat Nomor Urut 2, PKS Jatim: Tanda Kemenangan

Sedangkan yang keempat, imbuhnya, adalah pencairan insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana yang dijanjikan pemerintah.

"Pencairan ini katanya terhambat soal verifikasi. Saya pikir database tenaga kesehatan pasti lengkap. Karena ada pendidikannya, ada organisasi profesi, ada manajemen rumah sakit, bahkan kepegawaian pemerintah. Datanya lengkap. Tidak seperti data penerima bantuan sosial (bansos) yang mungkin bisa sangat dinamis. Data nakes ini kan rigid. Jadi verifikasinya tidak sulit. Jumlahnya juga tidak sebanyak penerima bansos," terang Irwan.

Irwan menyampaikan bahwa para tenaga kesehatan juga memiliki keluarga yang harus dihidupi.

Baca Juga: Deklarasikan Dukungan Terhadap Paslon Tauhid, ini Pesan Ketua DPW PKS Jatim

"Saya yakin ketika menangani pasien Covid-19 mereka tidak berpikir soal insentif. Tapi mereka ini kan punya keluarga yang harus dijaga kesehatannya karena mereka rentan terpapar. Bahkan, sampai banyak yang tak menemui keluarga mereka hingga berbulan-bulan agar tak menularkan risiko," paparnya. (mdr/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO