Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi. (foto: ist).
Bahkan, pihaknya menyatakan, ke depan juga bakal menggandeng pihak-pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Surabaya, khususnya dari keluarga MBR. "Ini sudah berjalan dan kami memang sedang mengumpulkan yang lainnya, karena ternyata ini yang memang bisa menjadi support untuk pendidikan," kata Eri.
Ia melanjutkan, sehingga sekolah swasta yang tadinya menerima kebanyakan murid dari mitra warga atau MBR itu tidak hanya memanfaatkan dana dari Bopda (Biaya Operasional Pendidikan Daerah) dan BOS (Biaya Operasional Sekolah). Tapi, sekolah swasta bisa menarik lebih untuk pengembangan pembangunan kelas atau gedung sekolah dengan catatan tidak membebani mitra warga.
"Nah, tugas pemerintah kota hadir di sana sebagai fasilitator bagaimana bisa menghubungkan segi pendidikan, segi ekonomi dengan investasi yang masuk di Kota Surabaya," terang Eri.
Lebih rinci, Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu pun menjabarkan, dalam satu siswa itu mendapat biaya pendidikan dari dana Bopda dan Bos. Nah, dana tersebut juga dimanfaatkan pihak pengelola sekolah swasta untuk pengembangan gedung, gaji guru, hingga petugas kebersihan.
Namun demikian, kata Eri, jika ditotal dari jumlah siswa yang ada di sekolah itu dinilai masih kurang untuk biaya pengembangan sekolah, maka kekurangan biaya itu kemudian diambilkan dari jumlah siswa yang ada untuk menutup kekurangan biaya itu.
"Nah, ketika kewajiban siswa mitra warga membayar kekurangan biaya itu, maka tugas Pemkot Surabaya hadir di sana sebagai fasilitator sekolah swasta tersebut," ujarnya.
"Jangan sampai ketika mitra warga ini masuk ke sekolah, sekolah ini terbebani karena tidak bisa membangun akhirnya sekolah tidak mempunyai kemampuan infrastruktur yang bagus. Karena itu tugas Pemkot Surabaya hadir di sana sebagai partner bagaimana ini berkesinambungan menjadi satu," pungkasnya. (ian/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
