Ketua DPRD Gresik Moch. Abdul Qodir (tengah) bersama Wakil Ketua Ahmad Nurhamim dan Mujid Riduan ketika memberikan keterangan pers. (foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE)
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik mendesak kepada Bupati Sambari Halim Radianto bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa membukukan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2021 hingga Rp 4 triliun. Hal ini sesuai dengan ketetapan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2016-2021 yang sebelumnya telah direview.
"Memang mengacu Perda RPJMD 2016-2021 hasil review, ditetapkan keuangan APBD Gresik hingga 2021 tembus di angka Rp 4,044 triliun," ungkap Ketua DPRD Gresik, Moch. Abdul Qodir, didampingi Wakil Ketua DPRD Ahmad Nurhamim dan Mujid Riduan kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (4/10/2020).
Baca Juga: BKPSDM Gresik Gelar Uji Kompetensi ASN dan Luncurkan Program Gapura
"Makanya, pada pembahasan KUA PPAS APBD 2021 kami desak dan paksa Pemkab, Pak Bupati bisa membukukan APBD Gresik 2021 tembus di angka Rp 4,2 triliun sehingga melampaui target Perda RPJMD 2016-2021," imbuh Qodir.
Menurut Qodir, berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang), SQ sebelumnya menargetkan APBD Gresik di angka Rp 7-8 triliun pada tahun 2021. Namun, dalam pembahasan raperda hingga pengesahan Perda RPJMD 2016-2021, APBD Gresik hingga 2021 disepakati Rp 6,7 triliun.
"Optimisme DPRD ketika itu atas keberadaan Java Integrated Industrial and Ports Esatate (JIIPE) dan pelabuhan internasional di Kecamatan Manyar. Jadi, dengan adanya JIIPE dan pelabuhan internasional, maka aktivitas ekonomi di sana bisa menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor bea perolehan hak atas tanah (BPHTB), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan sektor pendapatan lain sangat besar," ungkap Politikus PKB tersebut.
Baca Juga: Di Kantor Bupati, Sekda Gresik Sambut Kirab Bendera Pataka HUT Provinsi Jatim ke-79
"Namun faktanya ternyata meleset, gak terealisasi, gak sesuai," sambungnya.
Sementara Ahmad Nurhamim menyatakan, pihaknya sebelumnya justru memaksa agar APBD Gresik di 2021 bisa tembus Rp 8 triliun. "Jadi, saya yang meminta agar RPJMD hingga 2021 angka APBD-nya bisa tembus Rp 8 triliun," tegas Ahmad Nurhamim.
Caranya, dengan meminta Pemkab Gresik memaksimalkan semua potensi daerah. "Jadi, semua potensi daerah agar digali, termasuk JIIPE," kata Nurhamim.
Baca Juga: Respons Pimpinan DPRD Gresik soal Belum Cairnya Bosda, BK, dan BHP
Karena itu, Anha -sapaannya- optimis target APBD Rp 4,2 triliun pada tahun 2021 bisa terpenuhi. "Karena RPJMD 2016-2021 sudah di-review, mau tak mau harus dipenuhi Rp 4,2 triliun," terangnya.
"Indikator ekonomi makro Gresik posisinya di atas Jatim. Makanya, dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD) masing-masing OPD optimis target APBD 2021 Rp 4,2 triliun bisa terpenuhi," sambung pria yang juga Ketua DPD Golkar Gresik tersebut.
"Sebetulnya banyak potensi pendapatan daerah (PD) dari pemerintah pusat yang bisa masuk ke Gresik dan menjadi PD. Namun, selama ini belum dimasukkan dalam postur APBD Gresik," ungkapanya.
Baca Juga: Empat Pimpinan DPRD Gresik Definitif Resmi Dilantik
Ia kemudian mencontohkan, dalam tugas pembantuan Komisi VII DPR RI yang membidangi SDM, di Kabupaten Gresik ada bangunan listrik tenaga surya sebanyak 500 unit bantuan pemerintah pusat. Per unit nilanya Rp 25 juta. Namun, tak dimasukkan di PD.
"Kalau semua bantuan dana pembangunan dari pusat terdata dengan baik dan masuk dalam postur APBD kita, maka mencapai target APBD Gresik mudah dipenuhi. Namun, fakta terjadi selama ini tak seperti itu," ungkapnya.
Sementara Mujid Riduan merinci kekuatan APBD Gresik mulai tahun 2016-2021 berdasarkan Perda RPJMD 2016-2021 hasil review terhitung mulai tahun 2018.
Baca Juga: Cagak Agung Gresik Jadi Percontohan Desa Berdaya di Jatim
Yakni di tahun 2018, APBD dipatok sebesar Rp 3.028.380.629.522,00. Kemudian, di tahun 2019 naik Rp 3.321.520.324.963,20. Selanjutnya, di tahun 2020 naik Rp 3.662.905.955.438,78, dan di tahun 2021 naik menjadi 4.044.990.150,73.
"Jadi, ada penurunan sekira Rp 3 triliun kekuatan APBD kita hingga 2021 yang tertuang dalam Perda RPJMD 2016-2021 hasil review," pungkas Mujid Riduan, Ketua DPC PDIP Gresik. (hud/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
