Komisi III DPRD Gresik Minta Pekerjaan Proyek di DPUTR On Schedule

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi III DPRD Gresik mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) terkait tahun 2020 yang tinggal 3 bulan lagi. Untuk itu, komisi yang membidangi pembangunan ini minta kepada DPUTR agar semua kegiatan fisik yang terprogram dan mendapatkan ploting anggaran pada APBD 2020, bisa tuntas on schedule.

"Semua proyek fisik yang telah diprogramkan di DPUTR dan mendapatkan porsi anggaran harus tuntas on schedule," kata Ketua Komisi III DPRD Gresik, Asroin Widiyana kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (7/10/2020).

Baca Juga: Respons Pimpinan DPRD Gresik soal Belum Cairnya Bosda, BK, dan BHP

Asroin mengungkapkan, DPUTR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 500 miliar pada APBD 2020. Anggaran tersebut, kata Asroin, digunakan untuk mengerjakan sejumlah kegiatan fisik (proyek) mulai jalan, saluran air, dan sejumlah proyek lain. Namun, dalam perjalanannya, anggaran tersebut batal digunakan semua untuk kegiatan fisik di DPUTR. Sebab, badai pandemi Covid-19 mengharuskan sejumlah anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) dialihkan (refocusing) untuk menopang penanganan dampak pandemi Covid-19.

"Dari total anggaran Rp 500 miliar di DPUTR itu terkena recofusing 50 persen, sehingga tinggal 250-an miliar. Anggaran yang ada itu saat ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik," tutur Anggota Fraksi Golkar ini.

Asroin mengatakan, recofusing anggaran di DPUTR itu berdampak pada sejumlah kegiatan yang telah diprogramkan dibatalkan dan reschedule. Proyek bernilai miliaran rupiah yang telah dilakukan lelang dan sudah ada pemenangnya, terpaksa dibatalkan.

Baca Juga: Empat Pimpinan DPRD Gresik Definitif Resmi Dilantik

"Lantaran anggaran tak cukup, akhirnya proyek tak jadi dikerjakan tahun ini, meski sudah ada pemenang lelang," terangnya.

Saat ini, lanjut Asroin, proses pekerjaan proyek di lingkup DPUTR sudah berjalan 47 persen. Ia mencontohkan, proyek pengerjaan Jalan Sekapuk-Gosari Kacamatan Ujungpangkah. Kemudian, proyek pengerjaan underpass Randuagung di Jalan Dr. Wahidin SH Kecamatan Kebomas.

Proyek-proyek itu sesuai nilai kontrak menyedot APBD 2020 sebesar Rp 4,2 miliar. "Proyek sudah berjalan 47 persen. Insya Allah on the track, on schedule," urainya.

Baca Juga: 4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini

Asroin menambahkan, DPRD selama ini selalu mendorong OPD, termasuk DPUTR untuk melaksanakan pekerjaan proyek lebih awal. "Sehingga, penuntasan proyek lebih banyak waktu dan tidak molor di akhir tahun. Makanya, kami mendorong pemda agar proyek fisik bisa dilakukan pengerjaan di awal tahun," jelasnya.

Untuk mendukung program itu, DPRD Gresik telah memberikan pola anggaran perencanaan di tahun sebelumnya. "Sebagai contoh, proyek fisik yang dikerjakan di tahun 2020, maka pada APBD-Perubahan 2019 sudah dianggarkan perencanaan dan perencanaan dilakukan. Sehingga, pada awal APBD tahun 2020 berjalan proyek tersebut sudah bisa dilakukan lelang. Alhamdulillah saat ini sudah berjalan," kata Asroin.

Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim menambahkan, pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) telah intens mengundang sejumlah OPD untuk memaparkan program yang dicanangkan. "Sehingga, kami bisa tahu progressnya. Jika diketemukan kendala, DPRD bisa membantu mencarikan solusinya," pungkas Ketua DPD Golkar Gresik ini. (hud/dur)

Baca Juga: Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News