Indikasi Jokowi-Mega Retak, Isu Reshuffle Kabinet Menguat

Wacana pergantian awak Kabinet Kerja Joko Widodo semakin santer. Kisruh pemilihan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri dianggap sebagai salah satu pemicu munculnya wacana perombakan kabinet.
Keretakan yang diduga terjadi antara Presiden Joko Widodo dengan sang empunya banteng Megawati Soekarnoputri semakin sulit ditutupi. Fraksi PDI Perjuangan masih menginginkan BG dilantik menjadi Kapolri. Hal itu berbeda dengan Jokowi yang ingin menundanya, bahkan belakangan berharap BG legowo mundur dari pelantikan.

Semakin besarnya tekanan yang diterima Joko Widodo, menurut pengamat politik Charta Politik Yunarto Wijaya bisa dilihat dari tindakannya mengambil keputusan soal BG. "Jika tetap melantik (BG), tekanan itu begitu besar. Tahu lah sudah menjadi rahasia Ibu Mega dan Surya Paloh," jelas Yunarto kepada CNN Indoesia beberapa waktu lalu.

Merembet di kursi kabinet, polemik BG pun memiliki dinamikanya tersendiri di dalam Istana. Keretakan yang terjadi antara Istana dan Teuku Umar kian terasa.

Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al-Habsy memberikan respon yang positif apabila memang ada wacana reshuffle terhadap beberapa menteri Kabinet Kerja. Menurutnya, hal tersebut menjadi sebuah kemajuan apabila kebijakan tersebut diambil oleh Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini.

"Presiden memiliki indikator kerja untuk masing masing kementrian. Sehingga bila menteri terkait tidak mampu mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus dilakukan reshuffle," kata Aboe Bakar melalui keterangan media pekan ini.

Aboe Bakar menilai, perombakan kabinet adalah pembuktian bahwa Presiden Jokowi tegas dalam mengambil keputusan dan kebijakan strategis, bukan sekadar Presiden boneka yang bisa diatur.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno diisukan masuk dalam daftar nama menteri yang akan diganti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2015 nanti.

Menanggapi hal itu, Rini mengaku pasrah dan menyerahkan nasibnya kepada Presiden. "Silahkan saja, saya di sini melakukan tugas, dipilih dan ditunjuk oleh Bapak Presiden. Saya terserah Bapak Presiden," ujar Rini santai di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Mantan Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK itu berpendapat, jika Jokowi merasa dirinya tidak melakukan tugas dengan semestinya, maka ia akan bersedia dicopot dari jabatannya.

"(Jika) Presiden merasa saya tidak melakukan tugasnya, diminta untuk pindah, saya terserah Bapak Presiden saja. Saya bekerja untuk Bapak Presiden," kata dia.

Sebagai menteri yang berasal dari kalangan profesional, selama ini Rini merasa telah membangun komunikasi dengan seluruh parpol pengusung dan pendukung Jokowi-JK.

"(Komunikasi) biasa-biasa saja, sama seperti partai-partai lain. Kan saya non-partai, jadi saya berkomunikasi dengan PDIP, NasDem, PKS, PKB. Sama saja," ujar dia memaparkan.

Isu masuknya nama Rini dalam daftar menteri yang akan dirombak Jokowi mencuat setelah Jokowi menggelar pertemuan dengan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan para pimpinan partai koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla, Koalisi Indonesia Hebat, di Istana Merdeka pada Selasa (3/2) sore.

Perombakan kabinet yang direncakan Presiden menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto adalah Menteri Pertanian jika tidak bisa mewujudkan swasembada pangan. Itupun, menurut Andi direncanakan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

"Setahu saya satu-satunya target reshuffle yang dimiliki Presiden adalah tiga tahun ke depan terhadap Menteri Pertanian," kata Andi ketika ditemui di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News